Jakarta, Aktual.com — Partai Demokrat menilai rencana pemerintah melakukan pemotongan anggaran beasiswa pada RAPBN Kementrian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 2016 kurang tepat.
“Pemotongan pagu anggaran 2016 ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak faham prioritas program pendidikan tinggi, sekaligus menunjukkan program Nawa Cita yang dicanangkan pemerintah Jokowi di bidang riset dan pendidikan tinggi ternyata hanya ‘PHP’ alias pemberi harapan palsu” kata Ketua Komisi X DPR IR dari Fraksi Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, saat dihubungi, Senin (28/9).
Setidaknya akan terjadi penurunan sebesar Rp5,6 triliun jika dibandingkan dengan APBN tahun 2015 sebesar Rp43,6 triliun. Penurunan ini akan berdampak luas. Di antaranya adalah pengurangan alokasi anggaran prioritas pendidikan nasional, seperti beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (SM3T), Biaya Operasional kepada Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), beasiswa dosen S2/S3, pendirian perguruan tinggi (PT) baru dan akademi komunitas.
Dalam rangkaian rapat pembahasan RKAK/L 2016 di Komisi X DPR dengan Kemenristekdikti terungkap bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memotong pagu sementara RAPBN Kemenristek dikti secara sepihak alias tidak berkoordinasi dengan Kemenristekdikti.
“Koordinasi Menkeu dengan menteri tehnis dalam potong memotong angaran sangat buruk. Hal ini tidak hanya akan sangat membebani mahasiswa, dosen, PTN dan PTS tetapi berpotensi menjadi ‘bom waktu’ bagi pemerintahan Jokowi.”
Pada 2015 pemerintah menyediakan beasiswa untuk 20.700 dosen, sedangkan tahun 2016 turun menjadi 7.500 dosen. Beasiswa SM3T tahun 2015 diberikan kepada 10.400 sarjana, di 2016 ini juga turun hanya 7.000 sarjana saja. Beasiswa PPA paling drastis, dari 121.000 siswa (2015), tinggal 50.000 siswa (2016).
“Kenaikan biaya hidup akhir akhir ini tentu juga dirasakan oleh mahasiswa, orang murid dan para dosen. Semestinya Pemerintahan saat ini justru menambah dukungan kepada mereka, bukannya malah memotong program yang sudah baik berjalan sejak pemerintahan SBY,” tegas Riefky Harsya.
Lebih jauh, wasekjen DPP PD ini juga menyatakan, “Fraksi Partai Demokrat telah mendesak Kemenristek Dikti berkoordinasi kembali langsung ke Presiden untuk memperbaiki pagu anggaran sebelum ditetapkan pada 2 minggu kedepan. Keberlangsungan program pro rakyat yang membantu nasib mahasiwa, dosen, dan kualitas pendidikan tinggi harus kita pertahankan bersama” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
