Jakarta, Aktual.com — PT Pertamina (Persero) mengaku percaya dengan pernyataan Pemerintah terkait ganti rugi akibat penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Premium. Terlebih, hingga tiga bulan ke depan Pemerintah akan tetap mempertahankan harga Premium meski tidak berada di harga keekonomian.
“Jadi sebenarnya kita mengacu kepada harga per 1 Agustus kemarin, jadi itu yang menjadi acuan kami. Tapi sesudah penjelasan yang kompherensif dari Dirjen Migas, kemudian akhir tahun perhitungannya juga menjadi tanggungan Dirjen Migas. Tentunya kita mengacu kepada pernyataan itu,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (30/9).
Menurutnya, yang terpenting bagi perseroan adalah dapat melakukan kegiatan distribusi dengan baik, tetap melakukan pengadaan dengan baik, tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.
“Untuk hitung-hitungannya antara Pertamina dengan Pemerintah. Kalau kita senang, dalam arti ini sudah clear dari pemerintah. Tadi pemerintah juga sudah menyatakan kalau itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Sementara terkait skema pengurangan dividen guna menutup kerugian, Wianda menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah melalui Kementerian BUMN selaku pemegang saham.
“Kalau dividen itu kan tergantung pemegang saham. Pemegang saham kita kan Kementerian BUMN. Jadi tentunya saya yakin Menteri akan atasi. Kita lebih kepada porsi badan usaha agar lebih fokus kepada pengadaan distribusi BBM. Tapi intinya dengan kejelasan tersebut sudah ada kepastian, bahwa pada akhir tahun sudah ada paling tidak angka-angka yang menjadi referensi bersama dan kita juga mengacu target laba yang sudah ditentukan Pertamina,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Jendral Minyak dan Gasbumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmaja Puja mengatakan sebenarnya kerugian yang dicatat oleh Pertamina tersebut merupakan beban Pemerintah karena Pemerintah-lah yang menentukan harga BBM tersebut.
“Itu adalah beban pemerintah bukan pertamina ya. Semua itu beban pemerintah,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
