Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi IX DPR RI FPDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan dua paket ekonomi. Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan namun tidak satupun yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehenshif.
Paket ekonomi pemerintah menurutnya tidak memperlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian dan perdagangan dengan ketenagakerjaan. Seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tak ada korelasi dengan tenaga kerja.
“Paket ekonomi (Jokowi) untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekedar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?,” tegas Rieke dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.com, Kamis (1/10).
“Paket ekonomi yang dikeluarkan apa hubungannya dengan TRILAYAK seperti yang dijanjikan pada saat Pilpres. Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi Rakyat Pekerja?,” sambung dia.
Rieke menekankan tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat. Begitu sebaliknya, tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat. Sebab itu harus menjadi politik tetap pemerintah untuk lahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja yang simultan dengan perlindungan dan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional.
“Apakah paket ekonomi yang diluncurkan sudah ciptakan penguatan industri nasional?,” tanyanya lagi.
Berdasarkan catatan data yang dipegang Rieke, memperlihatkan dengan sangat terpaksa industri harus melakukan efisiensi termasuk pengurangan jam kerja hingga PHK karyawan. Dimana empat sektor yang paling banyak melakukan pemutusan kerja pada Januari hingga September 2015.
“(Sektor) garmen sekitar 36.000 orang, sepatu sekitar 10.000 orang, elektronik 15.000 orang dan batubara 10.000 orang,” beber dia.
Sementara itu data yang disampaikan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada Januari hingga September 2015 menunjukkan jumlah total PHK Nasional mencapai 79.425 orang.
Dengan masuknya MEA pada Desember 2015 mendatang, Rieke menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang melindungi dan memperkuat industri nasional. Kebijakan ekonomi juga sekaligus menciptakan lapangan kerja, melindungi dan memperkuat pekerja Indonesia.
“Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK,” demikian Oneng.
Artikel ini ditulis oleh:
