Jakarta, Aktual.com — Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menegaskan, keinginan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam paket kebijakan ekonomi tahap ketiga sebaiknya jangan jadi alat politik semata.
“Presiden mestinya perintahkan mengkaji secara konpeherensif dan cermat. Jangan cuma menurunkan harga hanya untuk kepentingan politik karena akan jadi percuma dan sia-sia jika pasar ternyata tidak merespon kebijakan penurunan harga BBM tersebut,” kata Ferdinand di Jakarta, Jumat (2/10).
Ia meminta agar Pemerintah menghitung secara cermat berapa besaran harga yang akan diturunkan supaya punya dampak terhadap masyarakat, dan jangan hanya mengumumkan penurunan harga BBM tanpa diikuti kebijakan lainnya dari para Kementerian terkait.
Penurunan harga BBM harus diikuti dengan kebijakan Kemen Perhubungan untuk meninjau ongkos transportasi, jika tidak, penurunan harga BBM akan sia-sia. Kemudian apabila tidak diikuti kebijakan lanjutan dari Kementerian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian, maka penurunan juga akan menjadi percuma.
“Selama ini hal ini cenderung diabaikan sehingga penurunan harga BBM tidak menurunkan harga bahan pokok dipasar dan tidak turunnya ongkos transportasi. Ini sangat penting supaya kebijakan ini tidak terkesan hanya pencitraan politik semata,” ungkap Ferdinand.
Selain itu, pemerintah juga tidak boleh menjadikan Pertamina sebagai korban dari politik BBM dengan memaksa Pertamina menjual rugi BBM tanpa ada dana stabilisasi BBM atau kebijakan lain untuk menutupi kerugian tersebut.
“Kami melihat jika penurunan harga ini ingin punya dampak ditengah masyarakat maka penurunan harga harus berkisar minimum 5-10 persen, jika di bawah itu maka dampaknya tidak akan ada dan lebih baik tidak usah diturunkan karena tidak membawa mamfaat,” tutup dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
