Jakarta, Aktual.com — Anggota Fraksi PKB di DPR, Daniel Johan menilai ada dua penyebab kerja legislasi di institusinya tidak berjalan maksimal selama satu tahun ini, sehingga perlu adanya perbaikan.
“Capaian target Badan Legislasi yang jauh dari target ada dua hal, pertama ada sistem yang berubah sehingga kinerja Baleg menjadi terbatas,” katanya di Jakarta, Jumat (2/10).
Dia menjelaskan apabila Rancangan Undang-Undang yang dibahas di Komisi belum diselesaikan maka Baleg tidak bisa berbuat apa-apa.
Hal itu menurut dia, Baleg hanya mengharmonisasi dan menyinkronisasi apa yang dikerjakan komisi.
“Baleg hanya harmonisasi dan sinkronisasi apa yang dikerjakan komisi dan pengusul dari sebuah RUU,” ujarnya.
Kedua, menurut Daniel, tergantung kesiapan pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR. Menurut dia, sesuai peraturan perundang-undangan, sebuah RUU dibahas secara antara pemerintah dan DPR sebelum disahkan menjadi UU.
“Sebuah UU ditetapkan atas kerja DPR dan pemerintah,” katanya.
Anggota Komisi IV DPR itu menilai lambannya penyelesaian pembahasan RUU menjadi UU, tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada DPR.
Menurut dia, ketika pembahasan di DPR telah selesai namun pemerintah tidak merespon, maka tidak bisa RUU ditetapkan menjadi UU.
“Kami tetap meminta doa kepada semua pihak agar bisa tetap amanah dan membawa kebaikan bagi rakyat,” ujarnya.
Dia menilai usia setahun DPR Periode 2014-2019, harus banyak instropeksi memperbaiki kinerja yang kurang terutama agar semakin dekat dan dipercaya rakyat.
Dia mengakui konflik internal DPR antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di awal masa kerja DPR, mempengaruhi kinerja DPR.
“Saat itu konflik KIH-KMP sangat berpengaruh pada kerja-kerja DPR, namun sekarang sudah tidak,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
