Pegiat lingkungan yang tergabung dalam solidaritas Surabaya untuk Salim Kancil melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim Kancil di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/10). Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan pertambangan pasir di Lumajang dan menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Salim Kancil seorang aktivis lingkungan. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/pd/15

Jakarta, Aktual.com — Komisi III DPR sudah mulai melakukan kunjungan spesifik dalam pengusutan kasus pembunuhan Salim Kancil, di Lumajang, Jawa Timur (Jatim).

“Kemaren kita melakukan kunjungan spesifik ke Lumajang, ke lokasi. Disitu kita temukan bahwa sebenarnya Salim Kancil pada awalnya membela tanah dia. Ibaratkan dia minta tanah dia jangan sama dengan tanah lain. Pada dasarnya dia bukan aktivis tapi dia pertahankan keberadaan tanah pemiliknya,” ujar Anggota Komisi III DPR John Kennedy Aziz di DPR, Senin (5/10).

John menilai telah terjadi pembiaran terhadap kasus pembunuhan dan penganiayaan Salim serta rekannya Tosan. Pasalnya, Salim dikabarkan sudah melapor bahwa dirinya diancam akan dibunuh, namun pihak berwajib tak merespon hal tersebut.

“Saya lihat disitu terjadi pembiaran penyelidikan terhadap anak bangsa. Karena 10 hari sebelumnya dia melapor Ke polsek kalau dia diancam dibunuh oleh oknum-oknum yang sekarang ditangkap tapi tidak ada tindak lanjutnya oleh kepolisian. Tidak ada perlindungan sehingga terjadi pembunuhan,”

“Jarak (lokasi) pembunuhan dengan jarak kantor polisi hanya 12 km. Kalau naek motor kan nggak macet paling lama 10 menit tapi penyiksaan berlangsung satu setengah jam. Negara (Pemda dan Polisi) nggak ada disitu. Dibiarkan. Penyiksaan Tosan itu di balai desa. Rumah dia juga berdekatan dengan balai desa,” ungkapnya.

Dirinya menduga pihak yang terlibat bukan hanya kepala desa, melainkan masih ada oknum-oknum tertentu.

“Makanya kami minta polisi nggak berhenti di kepala desa. Yang lebih disikap kapolres dan kapolresta, karena kapolresnya baru. Kapolres sebelumnya harus diperiksa,”

“Pemilik truk-truk jg. Itu pasti ada oknum-oknum krna banyak pengepul-pengepul bego disitu. Mungkin pemilik truk-truk itu yang biaya ke kades itu. Kita minta kepada kepolisian untuk tindaklanjuti,” tandas Politis Partai Golkar ini.

Artikel ini ditulis oleh: