Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2015). Raker tersebut membahas anggaran tahun 2016.

Jakarta, Aktual.com — Komisi VI DPR RI telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 23 BUMN dengan nilai total mencapai Rp34,318 triliun.

“Pemberian PMN (tunai) dalam APBN TA 2016 kepada BUMN diprioritaskan bagi program pemerintah yang berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Persetujuan pemberian PMN dalam APBN TA 2016 difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, serta program keberlangsungan kredit usaha rakyat dan UMKM,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin saat membacakan hasil putusan rapat kerja Komisi VI bersama Kementerian BUMN di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10).

Dodi juga menegaskan, untuk pemberian PMN non tunai disetujui dengan catatan harus terlebih dahulu melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tujuan tertentu.

Sementara itu, Komisi VI menolak usulan suntikan modal Reasuransi senilai Rp500 miliar. Menteri BUMN Rini Soemarno pun mengajukan agar PMN Reasuransi dapat dialokasikan ke Perumnas dan PTPP dengan nilai masing-masing sebesar Rp250 miliar guna mendukung program 1 juta rumah. Setelah melalui diskusi singkat, maka Komisi VI pun sepakat dengan usulan realokasi tersebut.

Berikut 23 BUMN penerima PMN yang disetujui:

1. PPI Rp1 triliun
2. Wijaya Karya Rp4 triliun
3. Pelindo III 1 triliun
4. Pertani Rp500 miliar (dari Rp250 miliar, namun PMN Sang Hyang Seri senilai Rp250 miliar dialihkan ke Pertani).
5. Askrindo Rp500 miliar
6. Jamkrindo Rp500 miliar
7. BPUI Rp500 miliar
8. Perkebunan Nusantara I Rp25,452 miliar (non tunai)
9. PTPN VIII Rp32,774 miliar (non tunai)
10. Bulog Rp1 triliun
11. RNI Rp692,5 miliar (non tunai)
12. Perikanan Nusantara Rp29,396 miliar (non tunai)
13. AP II Rp2 triliun
4. Jasa Marga Rp1,250 triliun
15. Inka Rp1 triliun
16. Pelni Rp564,8 miliar (non tunai)
17. Amarta Karya Rp32,148 miliar (non tunai)
18. Perumnas Rp235,410 miliar (non tunai) dan Rp250 miliar (tunai)
19. Hutama Karya Rp3 triliun
20. PT PP Rp2,250 triliun
21. PLN Rp10 triliun
22. Krakatau steel Rp1,5 triliun (tunai) dan Rp956,490 miliar (non tunai)
23. Barata Indonesia Rp500 miliar

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan