Surabaya, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut berkomentar tajam terhadap saran Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo atas rencana Presiden Joko Widodo menurunkan harga BBM.

Dimana Agus mengingatkan agar langkah pemerintah menurunkan harga BBM harus berdasarkan hitung-hitungan yang tepat, dan bukan untuk popularitas.

Namun Tjahjo justru berpendapat Gubernur BI tidak memiliki kapasitas untuk menilai kinerja Presiden Jokowi. Agus diingatkannya untuk fokus saja mengatasi nilai rupiah yang tengah terpuruk.

“Kalau menilai kinerja pak presiden, ya BI diganti partai saja,” sindir politisi PDI-P itu, saat membuka Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil, di Surabaya, Jawa TimurSelasa malam (6/10).

Menurut dia, setiap pejabat harusnya bisa memilah mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak sesuai dengan koridor tugasnya masing-masing.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ikut menambahi pendapat Tjahjo. Dia membantah rencana pemerintah menurunkan harga BBM adalah pencitraan demi popularitas di tengah masyarakat. “Bukan saatnya untuk melakukan pencitraan. Saat ini kita harus fokus untuk menstabilkan ekonomi kita,” bantah dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Agus Marto berpendapat wacana penurunan harga BBM jenis premium harus diperhitungkan dengan tepat.

Kata dia, kalau hitung-hitungannya sudah memungkinkan untuk diturunkan, silahkan diturunkan. “Tetapi jangan diturunkan saat hitung-hitungannya belum memungkinkan untuk diturunkan. Nanti yang malah terjadi ada sedikit penurunan tetapi kita kehilangan kepercayaan dan kredibilitas,” kata dia, di Jakarta, Jumat (2/10) pekan lalu.

Dia juga mengingatkan saat kebijakan serupa dilakukan pemerintah di November 2014. Menurut Agus, reformasi subsidi BBM saat itu mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih sehat.

Dia berharap, wacana penyesuain harga BBM kali ini yang perlu diperhatikan adalah basis perhitungan dan formulasinya harus transparan.

Karena menurut Agus ini merupakan bagian dari pendidikan bagi masyarakat dan kredibilitas. Menurut dia publik ingin tahu bahwa kalau pemerintah melakukan penyesuaian harga itu masih konsisten sesuai dengan reformasi sektor energi.

Agus pun mengaku mendukung rencana pemerintah untuk menurunkan harga BBM, asal perhitungannya sudah tepat dan transparan serta dilakukan dengan konsisten.

Lalu keluarlah kalimat dari mulut Agus yang dianggap menyalahi kewenangannya dengan menilai kinerja Presiden Jokowi.

Yakni saat dia mengatakan, “Ini (penurunan BBM) jangan untuk popularitas, tapi harus ada akuntabilitas dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi kalau mau di-review ya harus kita lakukan dengan disiplin, enam bulan di-review kalau perlu naik ya naik, kalau perlu turun ya turun,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh: