Jakarta, Aktual.com — Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan percepatan pembangunan yang didorong oleh pemerintah saat ini membutuhkan pengawasan yang baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
“Setahu saya Presiden Joko Widodo sangat ‘commit’ dengan agenda pemberantasan korupsi. Apalagi beliau sedang gencar menggenjot pembangunan infrastruktur, itu betul-betul butuh KPK yang kuat,” katanya di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (7/10).
Teten mengatakan, pembangunan infrastruktur yang cepat bisa menciptakan peluang adanya penyalahgunaan, karena itu penting ada lembaga yang mampu mengawasi.
“Itu betul-betul butuh KPK yang kuat, yang bisa mengawasi pembangunan yang beliau ingin cepat karena biasanya pembangunan yang cepat itu kan bisa ada peluang-peluang terjadinya korupsi,” paparnya.
Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, “karena itu Presiden menghendaki KPK yang kuat, polisi yang kuat, jaksa yang kuat. Jadi komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi tidak usah diragukan.” Atas dasar itu, Teten memastikan tidak ada rencana pemerintah untuk membuat rancangan undang-undang yang mengatur tentang pengampunan pelaku kejahatan korupsi.
Sementara itu terkait rancangan revisi undang-undang KPK, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah masih menunggu tindaklanjut dari apa yang diajukan oleh DPR RI tersebut.
“Revisi Undang-undang itu datang dari DPR, dan tentunya kita, pemerintah dalam hal ini akan mempelajari isi, substansi, dan sebagainya,” kata Seskab di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu.
Seskab mengatakan proses itu masih bergulir di dalam internal DPR RI dan pemerintah baru memberikan pandangannya setelah semua proses internal selesai.
“Belum masuk ke substansi, karena kita juga belum mengetahui,” kata Pramono Anung.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
