Jakarta, Aktual.com — Dua komisioner KPK, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji, berbeda pendapat soal pemanggilan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Johan membantah adanya rencana pemanggilan Surya untuk diminta keterangannya seputar kasus suap hakim PTUN Medan, sementara Indriyanto menyatakan sebaliknya.
“Itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Janganlah KPK menjadi politisi atau berpolitik,” tegas Akhmad Ghozali Harahap, Ketua DPP PPP Kubu Djan Faridz, saat dihubungi, Jumat (9/10).
Lembaga antirasuah, diminta independen tidak memihak partai pendukung pemerintah dan atau partai besar lainnya. Sebab jika demikian sama saja KPK telah berpolitik. Dalam hal ini, siapapun yang diduga terlibat dan atau paling tidak turut serta, menurutnya harus diperiksa.
“Siapapun yang terlibat atau ada kaitannya, ya harus segera diperiksa. Jangan karena pengusaha media, orang besar, lalu ada hambatan psikologis dan struktural. Nanti orang akan katakan KPK sudah berpolitik karena yang diburu, dikejar, misalnya karena pesanan,” jelas Ghozali.
Ia meyakini jika KPK mengetahui benar alur cerita kasus tersebut. Masalahnya, KPK berani atau tidak memeriksa pihak-pihak terkait dimaksud dan menuntaskan sampai ke akar-akarnya.
“Sederhananya begini, siapa yang terlibat disitu harus digulung. Siapapun yang terlibat disitu. Baik bansos di Kejagung ataupun suap PTUN Medan di KPK, digulung semua tanpa pandang bulu,” tandasnya.
“Ingat loh, sekarang KPK sekarang disorot. Kenapa publik selama ini ikut mengkritisi KPK, termasuk revisi Undang-Undang KPK, karena dalam beberapa kasus KPK yang mencla mencle. Penegakan hukumnya pandang bulu, selama ini dianggap tidak independen,” sambung Ghozali.
Artikel ini ditulis oleh:
