Jakarta, Aktual.com — Pemerintah harus bisa mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan. Pasalnya, jika tidak dipantau dengan baik akan berpotensi timbulkan keuangan negara.
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain pun membenarkan hal itu. Dia katakan resiko kerugian negara sangat tinggi di sektor kehutanan. Sebut saja kebakaran hutan yang kini tengah melanda Sumatera dan Kalimantan.
Entah disengaja atau tidak, kebakaran hutan yang semakin bertambah parah ini, juga berpengaruh terhadap PNBP. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta KPK akan bekerjasama dalam mengoptimalkan PNBP di sektor kehutanan.
“Itu kan potensi (kerugian negara). Kita fokus untuk perbaikan ke depan. Jadi kan begini, dari PNBP kehutanan ini kan juga sebetulnya kalau tidak kita kelola dengan baik resikonya tinggi, termasuk kebakaran apakah disengaja. Kalau kita tidak berikan perhatian kepada penerimaan, terhadap resiko lain juga jadi masalah,” papar Zul, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10).
Dalam 10 tahun terakhir, sambung dia, banyak terjadi pembukaan lahan, khususnya untuk industri kelapa sawit. KPK dan KLKH pun mengakui jika hal itu mengurai PNBP di sektor kehutanan.
Namun demikian bukan soal pembukaan lahan yang menjadi fokus KPK, KLKH dan lembaga terkait lainnya. Justru jadi perhatian ialah soal tata kelola hutan yang sebenarnya bisa memberikan keuntungan finansial besar untuk negara.
“Ini juga 10 tahun terakhir peningkatan pembukaan lahan yang tajam didorong ekspansi hutan tanaman industri (HTI) sawit, pertambangan dan beberapa kasus api digunakan sebagai alat buka lahan dan kasus lain lahan dibuka rentan untuk kebakaran seperti lahan gambut di Sumsel. Kita fokus PNBP dan tata kelola,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
