Jakarta, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah menunggu usulan pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Pada prinsipnya kami masih menunggu, dan kendalanya tidak ada, toh, jumlah desa, kecamatan, hingga jumlah penduduk, termasuk wilayah perbatasan, sudah memenuhi syarat. Pemerintah pusat menunggu untuk kemudian menyampaikan ke DPR,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat berkunjung di Batauga, Ibu Kota Kabupaten Buton Selatan, Sultra, Sabtu (10/10).
Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui melalui Pemerintah Provinsi Sultra dalam hal itu Gubernur Sultra mengenai rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Buton dan harus dipertimbangkan karena potensi sumber daya alamnya melimpah.
Menurut Tjahjo, potensi sumber daya alam di Pulau Buton melimpah. Namun, belum dioptimalkan dengan baik sehingga kalaupun dalam membangun Kepulauan Buton nantinya tidak menghilangkan jati diri dan identitas Buton yang merupakan eks Kesultanan Buton karena budaya merupakan perekat bangsa.
“Pokoknya yang terpenting pemekaran daerah otonom baru itu harus memperhatikan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Mudah-mudahan peningkatan pendapatan asli daerahnya seperti tambang aspal dan hasil perikanan serta sektor pariwisatanya bisa terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan bahwa pemprov setempat bersama tujuh daerah di cakupan Kepulauan Buton sudah menggabungkan tekad untuk mengusulkan kepada Mendagri untuk dikaji dan dipertimbangkan terkait dengan pemekaran provinsi tersebut.
“Salah satu fenomena politik yang selalu mewarnai tensi politik di satu wilayah agak meningkat, yakni menyangkut penamaan daerah itu dan lokasi ibu kota. Namun, dua hal ini alhamdulillah telah berhasil dikompromikan dan semua pihak menerimanya,” ujar Nur Alam.
Kalaupun suatu saat pemerintah pusat memutuskan untuk mekar, kata Gubernur, namanya Provinsi Kepulauan Buton dengan ibu kota di Baubau.
Ia menambahkan bahwa pemekaran Provinsi Kepulauan Buton sudah disiapkan lokasinya. Jika dibanding dengan provinsi yang telah mekar, seperti Sulawesi Barat awalnya, persiapan pemekaran Kepulauan Buton jauh lebih memadai.
Untuk itu, Gubernur meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa mengkaji dan mempertimbangkan hal itu.
“Kita harapkan pemerintah pusat bisa mengkaji dan mempertimbangkan ini. Apalagi, Bapak Mendagri hadir di sini dan bisa melihat secara langsung kondisi Kepulauan Buton,” kata Nur Alam.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
