Jakarta, Aktual.com — Rapat Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan dan Defisit Badan Anggaran DPR RI menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN sebesar Rp44,4 triliun di RAPBN 2016.
“Alokasi Rp44,4 triliun itu terbagi untuk BUMN di bawah koordinasi Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dalam rapat Panja di Jakarta, Senin (12/10).
Sebanyak Rp34,3 triliun diberikan untuk BUMN di bawah koordinasi Kementerian Negara BUMN dan sebesar Rp10,1 triliun dimanfaatkan untuk BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan.
BUMN yang mendapatkan PMN tersebut antara lain PT Krakatau Steel sebanyak Rp1,5 triliun tunai dan Rp956,4 miliar nontunai, PT Perkebunan Nusantara I Rp25,4 miliar nontunai, PT Perkebunan Nusantara VIII Rp32,7 miliar nontunai, PT Perikanan Nusantara Rp29,3 miliar non tunai.
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp1 triliun, PT Angkasa Pura II Rp2 triliun tunai, PT Industri Kereta Api Rp1 triliun tunai, PT Jasa Marga Rp1,25 triliun tunai, PT Pelni Rp564,8 miliar non tunai, PT Barata Indonesia Rp500 miliar tunai.
Selain itu, PT Asuransi Kredit Indonesia Rp500 miliar tunai, Perum Jamkrindo Rp500 miliar tunai, PT Bahana PUI Rp500 miliar tunai, PT Hutama Karya Rp3 triliun tunai, PT Wijaya Karya Rp4 triliun tunai, PT Pembangunan Perumahan Rp2,25 triliun.
Perum Perumnas Rp235,4 miliar nontunai dan Rp250 miliar tunai, PT Amarta Karya Rp32,1 miliar nontunai, Perum Bulog Rp2 triliun tunai, PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp692,5 miliar nontunai, PT PLN Rp10 triliun tunai dan PT Pertani Rp500 miliar tunai.
Sementara, dua BUMN tidak mendapatkan persetujuan PMN sesuai keputusan rapat yang berlangsung di Komisi VI yaitu PT Reasuransi Indonesia Utama yaitu Rp500 miliar tunai dan PT Sang Hyang Seri Rp250 miliar tunai.
Dengan demikian, alokasi dana PMN untuk PT Reasuransi Indonesia Utama dialihkan Rp250 miliar untuk PT Pembangunan Perumahan dan Rp250 miliar untuk Perum Perumnas. Sedangkan, seluruh alokasi PT Sang Hyang Seri diberikan untuk tambahan PMN PT Pertani.
Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro menjelaskan pemindahan alokasi PMN untuk PT Pertani ini lebih bermanfaat agar para petani memiliki produk yang lebih kompetitif serta mempunyai harga benih yang lebih memadai.
“Realokasi ini diusulkan untuk sinergi perbenihan dan memperbaiki modal kerja agar produk petani lebih kompetitif di masyarakat serta menurunkan kompetisi harga benih,” kata Imam.
Sementara, BUMN yang di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang mendapatkan PMN adalah PT Sarana Multi Infrastruktur Rp3,5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp1 triliun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp1 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp4 triliun dan PT Geodipa Energi Rp660 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
