Jakarta, Aktual.com — Isu reshuffle Jilid II semakin terdengar santer akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir bulan depan.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai evaluasi kinerja menteri wajib dilakukan oleh presiden bukan hanya setahun sekali.
“Saya kira wajib, bukan hanya per tahun, karena menteri itu kerja pada presiden. Bisa teguran, ujungnya reshuffle,” ujar Yandri saat dihubungi di Jakarta, Jumat (16/10).
Menurutnya, kalaupun ada reshuffle, harus evaluasi menteri menyeluruh atau yang dimungkinkan.
“Apakah di bidang hukum, politik ekonomi. Kalau evaluasi penting, ujungnya rotasi atau reshuffle,” kata dia.
Selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK rakyat dinilai tidak puas dan diluar ekspektasi selama ini, baik dari sisi ekonomi, penegakan hukum, dan politik.
“Tapi 1 tahun cukup untuk memvonis. Ini sebagai pencermatan saja untuk menapaki tahun-tahun kedepan. Bagaimana kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, penyerapan anggaran,” tuturnya.
Menyinggung apakah PAN masuk dalam kabinet saat reshuffle mendatang, dirinya mengatakan pihaknya akan mengusulkan dan mengirimkan kadernya untuk duduk di kursi menteri jika ditawarkan.
“Kalau pun diajak, pasti kita usulkan. Nama-namanya banyak, belum dikirim aja. PAN kan dari awal siap.”
Artikel ini ditulis oleh:
