Jakarta, Aktual.com — Desakan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Muhammad Prasetyo dari kursi Jaksa Agung semakin terdengar. Anggota DPR RI periode 2014-2019, khususnya Komisi III juga telah mengkritik kinerja Jaksa Agung.
Kabar berhembus, Jokowi juga sudah merencanakan pencopotan Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Hal itu pun dicoba dikonfirmasikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan.
Ia pun menyerahkan soal reshuffle tersebu ke Presiden Joko Widodo.”Tanya aja langsung (ke Presiden),” tegas Luhut, di Jakarta, Jumat (16/10).
Sebelumnya, Wakil Ketu DPR, Fadli Zon juga telah menyatakan pendapatnya terkait kinerja Jaksa Agung selama satu tahun memimpin. Politikus Partai Gerindra menilai, satu tahu kepemimpinan Prasetyo renta akan kepentingan politik. Terlebih, Kejagung saat ini tengah diguncang ihwal isu ‘pengamanan’ kasus Bansos Pemprov Sumut.
“Posisi Kejaksaan Agung saat ini rawan dijadikan alat politik, apalagi dalam persidangan kasus dugaan suap Gubernur nonaktif Sumut, ada indikasi permainan dengan kejaksaan. KPK harus segera periksa kebenaran isi rekaman tersebut,” ujar dia, di Jakarta, Kamis (15/10).
Tak hanya soal kasus Bansos. Jaksa Agung juga dinilai tidak cakap menangani kasus penjualan hak tagih BPPN. Pasalnya, Kejagung juga dinyatakan telah melanggar hukum lantaran salah menggeledah kantor PT Victoria Securities Indonesia.
Menanggapi kekalahan itu, Komisi III DPR lantas membentuk Panitia Kerja (Panja). “Panja dibentuk itu upaya untuk mengungkap adanya sesuatu yang dianggap janggal,” tegas Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
