Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pengentasan masalah di bidang politik, hukum dan HAM, masih jauh dari harapan dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK.
“Saya kira banyak masalah-masalah bidang polhukam yang masih jauh dari harapan. Lihat saja politik saat ini carut-marut dengan intervensi pemerintah dalam parpol hingga ada dua partai besar yang bersengketa karena intervensi pemerintah yang tak selesai,” ujar Fadli di DPR, Jakarta, Jumat (16/10).
Fadli menyebutkan, di bidang hukum juga terlihat banyak intervensi tapi tujuannya politik. Hukum menjadi alat subordinasi politik, termasuk apa yang dilakukan dalam beberapa kasus oleh Kejaksaan Agung.
“Menurut saya itu konsekuensi kalau jagungnya dari partai politik. Sehingga dia ada ‘conflict of interest’,” cetusnya.
Menurutnya, Jaksa Agung lebih baik diisi oleh profesional non partai. “Iya dong harus independen dan karir. Selama dari politik ya jadinya seperti sekarang,” tutur dia.
Pergantian Jaksa Agung dinilai penting, sebab jika terus menjadi alat politik akan sangat berbahaya bagi penegakan hukum itu sendiri.
“Kalau menurut saya penting kalau memang mau menegakkan hukum, kalau tidak nanti hukum sekedar jadi alat politik dan ini sangat membahayakan,” kata Politisi Partai Gerindra ini.
Fadli menilai dalam setahun ini banyak kemunduran di bidang hukum, untuk itu akan lebih baik jika (reshuffle) dipercepat.
Artikel ini ditulis oleh:
