Jakarta, Aktual.com — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar aksi di depan Istana Negara, Selasa (20/10). Mereka menyampaikan sebelas duka cita pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang pada hari ini genap berusia setahun.
Sebelas duka cita yang disampaikan Ketum PMKRI Lidya Natala Sartono diharapkan menjadi ruang evaluasi pemerintahan Jokowi-JK sekaligus menjadi tuntutan PMKRI.
“Pertama, menjalankan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.
Kedua, menolak perpanjangan kontrak PT Freeport, tiga menolak rancangan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, keempat mewujudkan pendidikan berbasis kebudayaan Indonesia dan kelima menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selanjutnya, keenam, menghentikan PHK dan menghapus sistem outsourcing terhadap penerapan upah buruh, ketujuh membongkar dan menangkap mafia perkebunan dan pertambangan yang menyebabkan asap serta kerusakan lingkungan, delapan hentikan human traficking dan sembilan evaluasi program transmigrasi sebagai percepatan pembangunan.
Duka cita kesepuluh, lanjut Lidya, yaakni mengusut tuntas kasus intoleransi yang tersebar diseluruh penjuru nusantara dan terakhir mendesak Jokowi-JK turun dari jabatannya dan membentuk pemerintahan transisi. Terutama bila tidak mampu mengakomodir kesepuluh tuntutan PMKRI dimaksud.
“Kabut asap bukan proyek, kabut asap perlu diselesaikan dengan segera. Kami mohon Pak Jokowi bisa mendengar. Sudah berapa ekor orang utan meninggal, sudah berapa manusia meninggal. Hari ini kami ingatkan, jangan sampai jatuh korban selanjutnya,” demikian Lidya.
Artikel ini ditulis oleh:
