Pentingnya keberaksaraan dan kesusastraan
Lintasan fase perjuangan kebangkitan nasional itu secara jelas menunjukkan pentingnya perjuangan kata/bahasa/aksara/sastra. Hal itu bukanlah khas Indonesia, karena sesungguhnya tak ada bangsa yang dapat maju tanpa memuliakan keberaksaraan dan kesasteraan. Setidaknya ada lima hal yang patut dipertimbangkan mengapa upaya memperhatikan hal ini begitu penting.
Pertama tradisi tulis merupakan sarana olah ketepatan. Sementara kelisanan dipandang sebagai pemilikan orang yang “longgar dan liar” (seperti Nebrija, ahli tata bahasa abad ke-15, melukiskan kelisanan Castellian kepada Ratu Isabella), tulisan dipandang sebagai instrumen ketepatan dan kekuatan. Membaca transkripsi dari wacana lisan seseorang merupakan pengalaman sederhana, diisi seperti dengan ketergesa-gesaan, awalan yang keliru, tak bertata bahasa dan tak patut. Seseorang belajar untuk menulis, sebagian, merupakan wahana untuk belajar mengemukakan dirinya secara benar dan tepat dalam pemibacaraan lisannya (Olson 1996: 3-4)..
Kedua, keberaksaraan merupakan ukuran keberadaban. Penemuan alphabet oleh orang Yunani dipandang sebagai capaian tinggi dalam evolusi budaya, dicapai sekali dalam sejarah dan kehadirannya berfungsi, hingga saat ini, untuk membedakan budaya alphabet dan non-alfabet. Ekspresi awal dari ide ini bisa ditemukan dalam karya Rousseau, Essay on the origin of language (1966). Menurutnya ada tiga cara menulis yang berhubungan secara tepat dengan tiga perbedaan tahapan bagaimana manusia berhimpun ke dalam suatu bangsa. Melukiskan objek (depicting objects) cocok dihubungakan dengan masyarakat liar; tanda dari kata dan proposisi (signs of words and propositions) dihubungkan dengan masyarakat barbar, sert alphabet kepada masyarakat beradab.
Ketiga, keberaksaraan merupakan organ kemajuan sosial. Gambaran yang paling nyata dari demokrasi modern di Barat terletak pada derajat literasinya yang tinggi. Secara umum dipercaya bahwa naiknya tingkat literasi masyarakat mengarah pada kemunculan institusi-insitusi sosial yang rasional dan demokratis; juga pada perkembangan industrial serta pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kemunduran dalam tingkat literasi menimbulkan ancaman terhadap kemajuan dan demokrasi (Lerner, 1958).
Kalangan sejarawan telah mencoba melukiskan secara spesifik tentang relasi antara literasi dan perkembangan sosial di Barat. Cipolla (1969: 8) menemukan bahwa kendatipun pola sejarah tidaklah seragam, ‘tampak jelas bahwa seni menulis secara nyata dan tegas berkaitan dengan kondisi urbanisasi dan hubungan komersial.” Korelasi ini menarik kesimpulan bahwa literasi merupakan sebab pembangunan, suatu pandangan yang mendorong komitmen UNESCO untuk “melenyapkan iliterasi” pada tahun 2000 sebagai katalis bagi modernisasi (Graff, 1986).
Ada tiga hal “yang telah mengubah seluruh wajah dan keadaan sesuatu di muka bumi,” ujar Francis Bacon (1620/1965: 373) pada abad ke 17: ‘percetakan, mesiu, dan magnet.” Sementara itu, Lucian Febvre dan Henri-Jean Martin (1976: 263) melukiskan bahwa penanda terpenting dari gerak maju peradaban Barat pada era pencerahan terletak pada transformasi budaya tentara, dari kalangan yang kurang membaca, mau membeli buku, hingga akhirnya punya kepustakaan sendiri.
Keempat, keberaksaraan sebagai instrumen budaya dan perkembangan saintifik. Bahwa tulisan dan literasi sebagian besar bertanggung jawab bagi kemunculan modus pemikiran modern yang khas seperti filsafat, sains, keadilan dan pengobatan. Sebaliknya bahwa literasi merupakan musuh dari ketakhyulan, mitos dan magis. Frazer (1911-1915/1976) dalam kompendiumnya tentang mitos dan keyakinan, The golden bough, berdalih tetang tahap-tahap kemajuan dari magik me agama ke sains, suatu pandangan yang selaras dengan pemikiran Hegel (1910/1967), yang menempatkan keberaksaraan pada titik sentral perubahan. Menurutnya, keagungan Yunani terutama bersandar pada literasi alphabet.
Peradaban yang diciptakan Yunani dan Romawi adalah yang pertama ada di muka bumi yang berdiri di atas aktivitas membaca masyarakat; pertama kali diperlengkapi dengan sarana-sarana berekspresi yang memadai dalam dunia tulis; pertama kali mampu menempatkan dunia tulis dalam sirkulasi umum. Singkat kata, pertama kali menjadi melek (literate) dalam kepenuhan arti istilah tersebut , dan untuk mentransmisikan literasi itu kepada kita (Havelock, 1982: 40).
Kelima, keberaksaraan sebagai instrumen dari perkembangan kognitif. Sebagaimana dengan perkembangan budaya, demikian juga halnya dengan perkembangan kognitif. Pengetahuan genuine bisa diidentifikasikan dengan apa yang dipelajari di sekolah dan dari buku. Keahlian literasi menyediakan rute akses pada pengetahuan. Kepedulian pertama bersekolah adalah perolehan “keterampilan dasar”, yang dalam hal membaca termasuk “decoding”, yakni, belajar apa yang disebut prinsip alphabet, dan sejauh menyangkut tulisan, termasuk belajar ejaan (spelling). Literasi menanamkan derajat abstraksi pada pemikiran yang alpa dari wacana dan budaya lisan. Tingkat kemampuan berfikir manusia bisa direpresentasikan secara rasional oleh level literasi seperti tingkat basic, functional dan advance (Olson, 1996: 7-8).
Tingkat keberaksaraan dan keluasan erudisi manusia pada saat ini mendapatkan ancaman dari berbagai penjuru. Ancaman pertama datang dari “vokasionalisme baru” (new vocationalism), yakni suatu konsepsi utilitarian dari lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan keterampilan teknis. Dalam arus ini, pengajaran bahasa mengabaikan dimensi kesasteraan, seraya memberi perhatian yang berlebihan pada pengajaran tata-bahasa dalam disiplin keilmuan dan kejuruan yang spesifik (Godzich, 1994).
Fenomena ini melahirkan apa yang disebut Frank Furedi (2006) sebagai ”the cult of philistinism”, pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap interes-interes material dan praktis. Universitas dan lembaga pendidikan lainnya sebagai benteng kedalaman ilmu mengalami proses peluluhan kegairahan intelektual, tergerus oleh dominasi etos manajerialisme dan instrumentalisme; suatu etos yang menghargai seni, budaya dan pendidikan sejauh yang menyedian instrumen untuk melayani tujuan-tujuan praktis. Orang-orang yang membaca kesusateraan dan mengobarkan kegairahan intelektual berisiko dicap sebagai ’’elitis’, ’tak membumi’, dan ’marjinal’. Kedalaman ilmu dan wawasan kemanusiaan dihindari, kedangkalan dirayakan.
Ancaman kedua, berupa terpaan luas dan intens dari multimedia, khususnya televisi. Selain biasnya terhadap kelisanan, kemaharajalelaannya di tanah air, saat tradisi literasi rapuh dan kesasteraan dimarjinalkan, memberi penguatan terhadap budaya kedangkalan seraya melemahkan fungsi-fungsi keberaksaraan.
Tekanan pada utilitarianisme dalam kelemahan tradisi literasi dan erudisi memberi ketimpangan pada kehidupan publik. Seperti diungkapkan oleh Habermas (1983), kehidupan dan ruang publik yang sehat memerlukan interaksi yang sepadan dari tiga pendekatan, yang meliputi dimensi kognitif-saintifik, praktis-moral, dan ekspresif-estetik. Menurutnya, ketiga pendekatan itu bernilai setara. Ketika salah satu pendekatan mendominasi dan melemahkan yang lain maka yang akan muncul adalah ketimpangan dan kelumpuhan, yang tercemin dari rusaknya karakter bangsa.
Lumpuhnya karakter bangsa ini tercemin dari bahasa publik kita. Perhatikan halaman depan surat kabar atau perbincangan para politisi. Cuma ada dua bahasa yang kerap dipakai: bahasa politik atau bahasa ekonomi.” Bahasa politik, selalu bertanya, ‘siapa yang menang’ (who’s winning)? Bahasa ekonomi selalu bertanya, ‘dimana untungnya’ (where’s the bottom line)?
Jika kita hendak maju secara budaya dan berkarakter sebagai bangsa, sepatutnya mesti ada satu bahasa lagi dalam wacana publik, yang mempertanyakan, ‘apa yang benar’ (what’s right)?” Bahasa ini merupakan bahasa yang unik yang membuat kita tak terlalu nyaman membincangkannya. Dan untuk membuat kita nyaman berbincang dalam bahasa ini di masa depan, diperlukan pendidikan karakter sejak dini.
Yang dimaksud dengan pendidikan karakter di sini adalah suatu payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Pendidikan karakter menggarap pelbagai aspek dari pendidikan moral, pendidikan kewargaan, dan pengembangan karakter Pengembangan karakter adalah suatu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil dari kehidupan siswa.
Pendidikan karakter seringkali diintroduksikan ke dalam kelas dan kehidupan publik lewat contoh-contoh keteladanan dan pahlawanan. Siswa dan masyarakat memeriksa sifat-sifat karakter yang menjelma dalam diri teladan dan pahlawan itu. Nilai-nilai keteladanan dan kepahlawanan ini tidaklah diajarkan (taught) secara kognitif dalam rumus ”pilihan ganda”, melainkan ditangkap (caught) lewat penghayatan emotif. Dalam hal ini, medium kesusasteraan dengan karya-karya agungnya bisa memberikan wahana yang tepat bagi pendidikan karakter.
Demikianlah, di Inggris, puisi-puisi Shakespeare menjadi bacaan wajib sejak sekolah dasar dalam rangka menanamkan tradisi etik dan kebudayaan masyarakat tersebut. Di Swedia, aneka sepanduk dibentangkan di hari raya berisi kutipan dari karya-karya kesusasteraan. Di Perancis, sastrawan-sastrawan agung menghuni pantheon; jejak-jejak singgahnya di beberapa tempat di beri tanda khusus.
Pengaruh kesusasteraan terhadap kehidupan tak bisa diremehkan. Tokoh-tokoh dalam karya fiksi kerapkali mempengaruhi hidup, standar moral masyarakat, mengobarkan revolusi, dan bahkan merubah dunia. Kisah Rosie the Riveter, yang melukiskan sepak terjang seorang pekerja pabarik kerah-biru menjadi pengungkit bagi Women’s Liberation Movement. Kisah Siegfried, ksatria-pahlawan legendaris dari nasionalisme Teutonik, bertanggung jawab mengantarkan Jerman pada dua perang dunia. Kisah Barbie, boneka molek, yang menjadi role model bagi jutaan gadis-gadis cilik, dengan memberikan standar gaya dan kecantikan (Lazar, et.al. 2006). Belum lagi kalau kita bicara pengaruh yang ditimbulkan oleh karya-karya Homer, Goethe hingga Ronggo Warsito, yang memberi dampak yang luas bagi lifeword masyarakatnya masing-masing.
