Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Nasdem, Kurtubi menyatakan ketidaksepakatannya dengan rencana yang diusung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait skema yang divestasi saham PT Freeport Indonesia melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO).
Menurutnya, bila divestasi dilakukan dengan mekanisme IPO, maka divestasi bida dikatakan gagal karena divestasi tersebut sejatinya ditujukan kepada negara dan dibeli oleh negara, bukan pihak swasta atau para pelaku pasar modal.
“Kalau itu terjadi, maksud divestasi itu gagal. Saya tidak sependapat dengan Menteri ESDM dengan IPO. Saya berpendapat kewajiban divestasi itu dibeli negara. Negara bisa diwakili Badan Usaha Milik Negara,” kata Kurtubi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/10).
Dikatakannya, divestasi dengan mekanisme IPO justru banyak mengandung risiko dan justru memberi ruang untuk asing kembali menguasai aset penting tersebut.
“Kami khawatir kalau pihak IPO investor asing malah gampang masuk dengan nama lain,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Energi Indonesia Resources studies (IRESS) Marwan Batubara pun menolak keras wacana tersebut.
“Jangan pernah membiarkan Freeport melakukan IPO di bursa saham Indonesia (BEI),” kata Marwan.
Marwan mendesak Pemerintah agar segera membentuk Konsorsium Nasional dengan komposisi Pemerintah, BUMN serta BUMD. Konsorsium tersebut nantinya bertujuan untuk memiliki dan menjankan peran pemilikan saham dan penguasaan negara di Freeport.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso.
“Kalaupun IPO, pemerintah harus mengatakan secara tegas, kalau pemerintah tidak mampu dan tidak berminat, ini harus dijelaskan apa alasannya. Pemerintah yang dimaksud disini, pemerintah pusat dan pemda, BUMN dan BUMD,” kata Budi saat dihubungi Aktual.
Pemerintah juga harus bisa menjelaskan apa alasannya BUMN atau BUMD kita tidak mengambil kesepatan divestasi saham Freeport itu. “Kalau tidak ada alasan yang jelas, artinya kita patut pertanyakan ada agenda apa dibalik ini,” ujar dia.
Alasan Pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membiayai divestasi saham Freeport pun dinilai Budi sebagai pembohongan publik oleh Pemerintah kepada rakyat.
“Yang menentukan jadwal divestasi itu Pemerintah. Kalau pemerintah bilang tidak ada uang, artinya pemerintah pura pura ini. Patut dipertanyakan ada kepentingan siapa dibalik pura-pura ini? Apa akan seperti Newmont,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
