Jakarta, Aktual.com — Analis Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Kusfiardi menilai jika asumsi yang tertera di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sangat tidak realistis serta tidak mengandung terobosan-terobosan terhadap kemandirian bangsa. Dengan begitu, kata dia, sudah seharusnya Parlemen menolak usulan tersebut.
“RAPBN 2016 ini kebelingernya tidak punya terobosan yang membuat kebijakan fiskal kita tidak mudah terpengaruh pada faktor eksternal. Terlihat, pada asumsi makro serta rencana pembangunan,” kata Kusfiardi saat dihubungi Aktual di Jakarta, Kamis (22/10).
Dalam RAPBN 2016, Pemerintah masih menetapkan target penerimaan yang tinggi, di tengah lesunya ekonomi dan dunia usaha. Target penerimaan pajak dan cukai pun dinaikan, padahal target dalam APBNP 2015 tidak bisa tercapai.
Menurutnya, dalam RAPBN 2016 juga Pemerintah seolah tidak ingin serius dalam bekerja, terlihat dari asumsi dan perencanaan yang masih menggantungkan pada kondisi global serta aliran dana investor asing.
“Itu disusun dengan bergantung pada kondisi global dan kondisi negara-negara maju,” ucapnya.
Jika dilihat dari komposisi postur RAPBN, lanjutnya, terlihat tidak ada prioritas, justru pemerintah cenderung ingin menyengsarakan rakyat dengan menggenjot penerimaan negara dari Badan Layanan Umum (BLU).
“Padahal layanan umum seharusnya tidak boleh jadi beban bagi masyarakat. Tidak boleh justru menyengsarakan,” ungkap dia.
Adapun target pendapatan pajak dalam negeri tahun 2016 adalah sebesar Rp1.524.012,7 miliar, meningkat sebesar 5,8 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2015, atau naik sebesar 14,8 persen dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Padahal pada saat yang sama pemerintah mengobral insentif, segala bentuk kemudahan pajak, hingga tax holiday untuk penanaman modal.
“Pemerintah setengah hati membangun infrastruktur, karena masih menggantungkan pada investasi asing, ini sama saja memberi ruang asing menguasai infrastruktur Indonesia. Saya kira kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK ini memang semangatnya memfasilitasi investor asing, itu sama saja meneruskan rezim Pemerintahan SBY, tidak terlihat semangat untuk membangun kemandirian, ini mencederai janji kampanye Jokowi,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
