Pemerintahan Jokowi/JK hanya bisa menjual negara untuk mendapatkan utang dan menjual tiga Bank BUMN kepada China yang dilakukan oleh Menteri BUMN.

Jakarta, Aktual.com — Partai Demokrat memberikan kritikan tajam atas jalanya 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dibidang Politik Demokrat dengan terang menyebut adanya peran pemerintah dalam terjadinya perpecahan di sejumlah partai politi.

“Publik dan Partai Demokrat mencermati berkaitan dengan kemelut yang terjadi di kalangan partai politik tersebut, pemerintah dan kekuasaan terbaca melakukan intervensi,” seperti dibacakan oleh Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan, di Kantor DPP Demokrat Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Menurut Partai Demokrat pemerintah terkesan tidak menghargai kedaulatan partai politik selama satu tahun terakhir.

“Hal begini tidak seharusnya terjadi, karena pemerintah seharusnya menghormati kedaulatan dan otonomi partai-partai politik serta tidak menciderai nilai-nilai demokrasi dan ketentuan perundang-an yang harus kita junjung tinggi,” tegasnya.

Seperti diketahui usai Pemilu 2014 terjadi perpecahan disejumlah partai. Partai Golkar dan PPP yang paling banyak disorot. Namun beberapa waktu lalu Mahkamah Agung telah memutuskan kepengurusan legal kedua partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang