Jakarta, Aktual.com — Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho dalam kesaksian di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (22/10), menyebut mantan Sekjen Nasdem Rio Capella bersedia mengkomunikasikan penanganan kasus bansos dengan Jaksa Agung, HM Prasetyo.
Hari ini, Jaksa Agung buru-buru membantah pengakuan tersebut. (Baca: Soal Pertemuan dengan Tersangka KPK, Jaksa Agung: Tanyakan Saja ke Nasdem).
Kendati demikian, menurut Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi bukan alasan lagi bagi Prasetyo mengelak dari tudingan tersebut.
“Untuk apa lagi mengelak kalau fakta persidangan menyebut keterlibatan Jaksa Agung,” ujar dia, ketika dihubungi, Jumat (23/10).
Selain itu, ia pun meyakini kalau tidak hanya Prasetyo ikut terlibat. lebih dari itu, ia meyakini pula kasus tersebut melibatkan banyak oknum pejabat tinggi alias kelas kakap di Kejaksaan Agung.
“Kasus Gatot ini kelas kakap, jadi kalaupun ada yang bermain, pasti berjamaah. Mulai dari pucuk pimpinan hingga oknum jaksa dikelas menengah pasti terlibat,” imbuhnya.
“Lucunya mereka mengelak dengan membuat berbagai pencitraan penanganan perkara dan sudah berhasil menahan puluhan tersangka serta berhasil menyita uang Rp42 miliar di periode Januari-Juli 2015. Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa disebut prestasi?uang sitaan itu kan belum incracht. Kok dianggap prestasi. Nahan orang itu bukan prestasi, tapi kewajiban sebagai penegak hukum,” cetusnya.
Oleh karenanya, menurut dia, sudah sejatinya Presiden Joko Widodo mengevaluasi posisi Politisi Nasdem tersebut sebagai Jaksa Agung.
“Presiden bisa bertanya pada staf ahli yang pakar hukum, jika nama seseorang disebut dalam persidangan dan diungkap oleh terdakwa, berapa persen keterlibatannya. Jadi Presiden seharusnya segera mencopot Prasetyo dari jabatan Jaksa Agung,” kata dia.
Tak terkecuali sambung Ucok, kinerja Prasetyo sebagai Jaksa Agung pun dianggap tidak memuaskan.
“Coba Presiden Joko Widodo blusukan ke kejaksaan, lihat kinerja sumber daya manusianya, akan terlihat mana yang asal-asalan dan benar bekerja untuk negara ini. Cek sistem kepegawaian, penggunaan anggaran dan pembinaan, amburadul semua,” tuturnya.
Selama dipimpin Prasetyo, lanjutnya, sistem jenjang karir ataupun kepegawaian juga makin buruk.
“Ibarat kanker sudah semakin menggerogoti kejaksaan istilahnya sudah dalam kondisi kritis. Mulai dari pembinaan,pengawasan, bidang Datun, Pidana Umum dan Pidsus, semuanya harus direvolusi mental. Putus satu angkatan untuk membuat kejaksaan lebih baik. Itu jika Presiden Jokowi ingin merevolusi mental korps Adhyaksa,” urainya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa secara faktual Jaksa Agung HM Prasetyo sudah mulai berpolitik, terbukti dari fakta persidangan Gatot.
“Jika Jaksa Agung-nya berpolitik, otomatis semua pembantunya di bawah kepemimpinannya berpolitik juga. Alhasil dengan kewenangan yang ada mencari-cari kesalahan kepala daerah bukan dari Nasdem, bahkan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi ‘permainannya’,” ujar Desmond.
“Cara kerja Jaksa Agung ini sangat berbahaya dan menimbulkan kegaduhan baru. Kalau saya sih usul ganti saja Jaksa Agung beserta Jaksa Agung Muda yang ada dibawahnya,” tegas politikus Gerindra ini.
Ia menambahkan, DPR siap membantu pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kejaksaan. “Nantinya siapa saja jaksa yang menjadi kroni ataupun kelompok jahat di Kejaksaan Agung, kami rekomendasikan untuk dicopot juga,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
