Jakarta, Aktual.com — Kunjungan Presiden Jokowi ke AS dinilai tidak terlalu meyakinkan, lantaran belum ada gambaran secara resmi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal demikian disampaikan oleh Direktur Executive Banggar Watch, Fahmi Hafel kepada Aktual.com, Jumat (23/10).
“APBN belum disepakati di DPR cukup merepotkan Jokowi, paling di sana omong-omong kosong aja,” katanya di Jakarta.
Diketahui RAPBN 2016 belum disepakati di DPR, ia berpendapat kalau RAPBN 2016 suda ditandatangani, Jokowi akan ‘menjual’ RAPBN 2016 tersebut kepada pengusaha-pengusaha AS, para pemilik modal akan menilai postur APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Ia menjelaskan, sebelumnya eksekutif mendesak RAPBN 2016 disepakati oleh DPR sebelum Presiden Jokowi ke AS, namun hingga sekarang RAPBN 2016 belum disepakati. Kalau seandainya suda disepakati, RAPBN 2016 tersebut akan menjadi alat jualan oleh Presiden Jokowi.
“Misalkan dari penerimaan tambang, disitu tertulis Freeport termasuk dalam daftar penerimaan, artinya status Freeport diperpanjang dengan bukti adanya penerimaan negara dari Freeport di dalam APBN tersebut. Sekarang APBN belum disepakati jadi Jokowi mau jual apa? artinya APBN tidak bisa dipasarkan di luar negeri untuk mencari pinjaman,” terangnya.
Ia menyayangkan RAPBN 2016 yang tengah digodok berorientasi kepada pembanguna infrastruktur, tidak ada lagi pemberian subsidi BBM dan dan tidak berorientasi terhadap pembukaan lapangan kerja baru, dan ia mengatakan RAPBN yang tengah dibahas sangat tidak realistis rerhadap kondisi perekonomian bangsa.
“Sebenarnya, walaupun RAPBN rampung dibahas, orang luar (investor) tidak akan bertindak bodoh, mereka akan melihat apakah APBN tersebut realistis atau tidak,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
