Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mensinyalir adanya manipulasi dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang diajukan pemerintah.
“Rancangan postur anggaran yang sekarang ini sangat miris dan cenderung manipulatif, ada teknologi baru ada istilah yang ditunda, ditambah, dikurangi, kita enggak mengerti mau kemana anggaran ini dibawa,” kata Effendi di Jakarta, Selasa (27/10).
Dikatakannya, total defisit pendapatan pemerintahan Jokowi-JK saat ini telah melampaui sebesar tiga persen, yang dihitung dari defisit berjalan, daerah serta defisit lainnya dari dasar defisit 2,1 persen.
“Kita sudah tahu dari postur APBN sementara yang menunjukan defisit negatif, kok bisa skala proritasnya bergeser justru mendahulukan urusan pernak-pernik yang urusannya lebih pada kepentingan pemodal yang ujug-ujug dialokasi kepada PMN (Penyertaan Modal Negara) di sektor BUMN, padahal misi awal digunakan untuk infrastruktur,” tukasnya.
Ia menambahkan, saat ini mencuat kuat dugaan adanya upaya merampok uang negara melalui RAPBN 2016.
“Akhirnya akan memunculkan modus-modus operandi dengan varian baru dengan ujungnya ada potensi untuk melakukan upaya perampokan dalam bahasa kasarnya,” terang dia.
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia) Jakarta, Salamudin Daeng menilai jika RAPBN ini didesain khusus oleh para penguasa negeri ini untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya, dengan mengambil uang dimuka (baik melalui penyertaan modal BUMN, maupun penjaminan lain dari APBN), untuk selanjutnya menjadikan negara sebagai pembeli atau penyewa tetap dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh proyek-proyek yang ada.
“Urutan logika berfikirnya, RAPBN merancang berbagai mega proyek, seperti mega proyek listrik 35 ribu megawat, proyek kereta cepat jakarta bandung, mega proyek toll dan pelabuhan serta bandara, dan ratusan proyek lainnya. Rancangan mega proyek tersebut telah siap untuk dibagi bagikan kepada para pedagang, calo dan makelar yang saat ini berkuasa, baik di pemerintahan maupun di DPR,” ungkap dia.
Kemudian, kata dia, Pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dalam jumlah besar agar bisa membuka jalan bagi pelaksanaan proyek proyek tersebut. Selanjutnya BUMN akan melakukan kerjasama dengan swasta baik nasional maupun asing dalam melaksanakan proyek.
Lanjutnya, dengan penyertaan modal yang besar (Rp70 triliun untuk 2015 dan Rp 48 Trilun untuk 2016) maka dapat dijadikan dasar oleh BUMN untuk mencari utang dan menjual sahamnya kepada publik dan asing.
“Selanjutnya proyek tersebut dibuka bagi investasi swasta dengan mekanisme public private partnership (ppp) atau diserahkan penguasaan dan pengelolaanya kepada swasta. negara dan rakyat nantinya akan menyewa atau membayar fasilitas infrastruktur tersebut kepada swasta.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
