Jakarta, Aktual.com — Program swasembada pangan pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum berhasil. Pasalnya, petani Indonesia saat ini sebagai konsumen beras (net consumer) yang membeli beras layaknya masyarakat lain, bukan produsen beras (net producer).
“Petani Indonesia ini didominasi net consumer, sementara yang net producer itu hanya kisaran 15-20 persen saja,” ujar dosen Jurusan Geografi dan Ilmu Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Evita Hanie Pangaribowo kepada Aktual.com di Yogyakarta, Kamis (29/10).
Oleh karena itu, kata Evita, untuk mewujudkan program swasembada pangan nasional pemerintah harus memberikan pendamping kepada para petani. Selain itu, karakter net consumer petani tersebut juga harus diubah.
“Artinya tidak hanya menggantungkan pada beras saja, tetapi harus ada komuditas pangan alternatif yang lain untuk mendukung program itu. Kalau tidak bisa dilakukan maka sulit terwujud swasembada pangan nasional,” imbuhnya.
Dia menambahkan, selama ini pemerintah masih menggantungkan impor beras dari luar negeri. Sehingga membuat stok beras di Indonesia semakin melimpah. Akibatnya harga beras petani menjadi murah. Sehingga membuat petani bukannya sejahtera namun semakin sengsara.
“Pemerintah sudah saatnya memperhatikan keberadaan nasib para petani ini. Memang impor beras ini sulit untuk dihentikan, tetapi paling tidak harus ada pendamping,” terang Evita.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
