Jakarta, Aktual.com — Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah untuk mengubah postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, dengan alasan tidak sepakat terhadap usulan penambahan penyertaan modal negara (PMN) yang sebesar Rp39 Triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pihaknya berpandangan dana sebesar itu harusnya dapat direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan saluran irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.
“Aspirasi pro rakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDI-P setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat,” kata Andreas di Jakarta, Kamis (29/10).
Ia menegaskan, PMN merupakan poin utama yang menjadi persoalan terkait RAPBN 2016. Di luar itu, dirinya meyakini bahwa semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga APBN dapat disetujui tepat waktu.
Senada, Anggota Komisi XI fraksi Gerindra yang juga Anggota Banggar DPR RI, Wilgo Zainar mengatakan bahwa saat ini seharusnya Pemerintah lebih mengedepankan alokasi anggaran untuk kebutuhan yang memang langsung dirasakan rakyat, seperti dengan meningkatkan alokasi dana desa.
“Dana desa itu sebagaimana janji politik pak Jokowi kan harus diprioritaskan, beliau menyampaikan akan menyalurkan Rp1,4 miliar untuk satu desa, sedangkan saat ini belum (semua desa menerima -red),” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
