Jakarta, Aktual.com — Kordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan bahwa selain alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dianggap terlalu besar, ada dua hal lain yang menjadi fokus pihaknya dalam mengkritisi RAPBN 2016.
Pertama, soal munculnya dana siluman senilai Rp23,6 triliun yang dicantumkan untuk membiayai program prioritas dan mendesak.
“Hasil keputusan Banggar dan Menkeu. Padahal, dana tersebut tidak muncul dalam pembahasan antara K/L dengan komisi. Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai kemunculan dana ini,” kata Dani kepada Aktual di Jakarta, Jumat (30/10).
Kedua, lanjutnya, soal penambahan utang luar negeri sebesar Rp72,8 triliun dan penerbitan SBN (netto) sebesar Rp326,2 triliun.
“Ini gejala benar-benar bahwa pemerintah sama sekali mengabaikan beban besar yang ditanggung rakyat ke depan. Pemerintah terus-menerus membodohi rakyat bahwa utang kita tidak membahayakan. Ini pemikiran yang menyesatkan,” tukas dia.
Selain itu, menyoal peningkatan pajak dalam negeri, Dani mengatakan bahwa memang optimalisasi penerimaan pajak harus dilakukan tetapi bukan dengan cara memeras rakyat kecil.
Menurutnya, sebagai salah satu instrumen redistribusi kesejahteraan, optimalisasi pajak harus menyasar para orang kaya dan korporasi-korporasi.
“Jangan sampai justru memberi pangampunan pajak bagi orang kaya dan korporasi,” tutup dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
