Jakarta, Aktual.com — Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp39 triliun terlalu fantastis bahkan disinyalir hanya berisi calo anggaran. Pasalnya, BUMN selama ini tidak pernah memberikan inovasi untuk pembangunan Indonesia.
“Anggaran PMN pada RAPBN 2016 Rp39 triliun terlalu besar. Semestinya Jokowi peka, mayoritas fraksi di DPR, baik KMP maupun PDIP sendiri menolak PMN, artinya isyarat meminta Rini Soemarno mundur dari Kabinet,” ujar Uchok Sky di Jakarta, Jumat (30/10).
Pemerintah dan DPR pun seharusnya berhati-hati dengan kementerian pimpinan Rini Soemarno tersebut. PMN di APBNP 2015 sudah besar sedangkan serapan hanya Rp28 triliun
“Buat apa anggaran PMN Rp39 triliun untuk kementerian BUMN. Perusahaan BUMN enggak bisa diandalkan untuk bantu pemerintah. Mereka tidak punya teknologi sendiri dan inovasi. Isinya cuma calo. Lihat saja APBN untuk BUMN hanya untuk beli aset kemudian dijual lagi,” tambahnya.
Uchok menilai persetujuan sebagian fraksi di DPR untuk RAPBN 2016 adalah bagian dari rencana merugikan rakyat. Pasalnya, APBN 2016 hanya sampah, bukan untuk kebutuhan masyarakat. Terutama untuk kelas menengah ke bawah.
“Isinya sampah. Lebih banyak diperuntukan bagi politik pemerintah, dan investor sebagai modal utama untuk menggerus kekayaan alam,” tegas Uchok.
APBN tidak pro-rakyat terihat dari pemotongan anggaran subsidi BBM, LPG dan BBN senilai Rp17,1 triliun menjadi Rp 64,7 triliun dari sebelumnya Rp 81,8 triliun. Kemudian subsidi listrik dari Rp 76,6 triliun diturunkan menjadi Rp 73,1 triliun. Sedangkan anggaran untuk infrastruktur terus naik dari Rp280 Triliun menjadi Rp.302 triliun untuk tahun 2016.
Disisi lain, anggota Komisi XI fraksi Gerindra yang juga Anggota Banggar DPR RI, Wilgo Zainar mengatakan pihaknya melihat postur RAPBN 2016 yang diusulkan Pemerintah tidak sepenuhnya pro terhadap rakyat secara utuh.
“PMN mendapatkan alokasi yang cukup besar padahal kita tahu pada saat APBNP 2015 yang lalu PMN secara total mendapat alokasi sebesar Rp62 triliun, tapi baru terealisasi Rp28 triliun, belum terserap maksimal,” kata Wilgo.
Dirinya pun menyangsikan rencana penambahan anggaran PMN sebesar Rp39 triliun. Saat ini seharusnya Pemerintah lebih mengedepankan alokasi anggaran untuk kebutuhan yang memang langsung dirasakan rakyat, seperti dengan meningkatkan alokasi dana desa.
“Dana desa itu sebagaimana janji politik pak Jokowi kan harus diprioritaskan, beliau menyampaikan akan menyalurkan Rp1,4 miliar untuk satu desa, sedangkan saat ini belum (semua desa menerima -red),” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
