Jakarta, Aktual.com — Fraksi PDIP menyatakan setuju Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 untuk di sahkan, akan tetapi dengan catatan tegas bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihapuskan dari RAPBN.
“Kita setuju RAPBN 2016, namun dengan catatan bahwa PMN tidak kami setujui. Direalokasikan,” kata anggota DPR fraksi PDIP, Effendy Simbolon saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10).
Effendy menyampaikan, fraksinya menyarankan agara PMN direalokasikan dan tidak ditempatkan sebagai modal, tapi sektor padat karya yang langsung menyerap tenaga kerja.
Ia menegaskan bahwa paradigma berpikir untuk selalu menyuntik BUMN dengan dana Negara adalah suatu pola pikir kapitalis.
“Dengan cara diperkuat permodalan, agar bisa menghasilkan kemampuan bayar. Contoh di PLN dipacu terus supaya menciptakan utang, ini guna meningkatkan kemampuan bayar utang PLN supaya bisa utang lagi,” ujarnya.
Ia pun menyayangkan langkah Pemerintah yang memiliki paradigma kapitalis seperti itu. Ia pun menuding jika ini bukan sekedar pola pikir kapitalis dari Menteri BUMN Rini soemarno, tapi juga diperkirakan buah pemikiran dari Presiden Jokowi sendiri.
“Kapitalis? Memang seperti itu, ya bisa menterinya bisa presidennya, kita selalu salahinnya menterinya ternyata presidennya yang mau, kenapa nggak bilang presidennya sekalian,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
