Jakarta, Aktual.com — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 telah disahkan menjadi APBN oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui sidang Paripurna malam ini. Akan tetapi, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan plat merah yang menjadi momok sejak awal, telah disepakati untuk ditahan pencairannya sampai adanya pembahasan APBN-perubahan mendatang.
Rapat sempat berlangsung alot, karena ada beberapa penolakan fraksi terhadap beberapa poin termasuk soal Penyertaan Modal Negara (PMN). Adapun Fraksi Gerindra yang dengan tegas menolak RAPBN 2016 secara keseluruhan.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, penolakan PMN dalam APBN bisa menjadi teguran secara tidak langsung kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dirinya menilai penolakan ini terjadi lantaran Rini dianggap tidak transparan terkait postur anggaran yang bernilai lebih dari Rp30 triliun yang diusulkannya tersebut. Sehingga alokasi anggaran PMN dirasa justru membebani APBN dan rawan korupsi.
“Pesan paling kuat dari rapat Paripurna adalah teguran keras kepada Menteri BUMN yang kurang transparan terkait PMN,” kata Fahri, kepada Aktual.com, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10) malam.
Fahri beranggapan, bahwa Rini belum bisa mengelola BUMN dengan baik termasuk juga belum bisa mengoptimalkan pendapatan negara. Bahkan, langkah Rini memasukan postur anggaran PMN yang justru membebani APBN ini pun menjadikan Rini sebagai momok negatif bagi Kabinet Presiden Jokowi.
“Rini jadi beban bagi Presiden Jokowi dengan memasukkan PMN yang ditolak DPR,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
