Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) berjabat tangan dengan Pimpinan DPR Taufik Kurniawan (kedua kiri), disaksikan Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon (kedua kanan) usai menyerahkan berkas tanggapan pemerintah terkait APBN 2016 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/10). DPR menyetujui APBN 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.095 triliun.

Jakarta, Aktual.com — Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini mengaku heran dengan pola pengajuan postur rancangan APBN 2016 oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Terlebih soal target pemerintah terhadap pendapatan pajak di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang menurun.

“Dalam APBN sebelumnya ditargetkan pajak 1489 triliun dalam keadaan ekonomi turun, realisasinya tidak benar-benar terjadi, kalau ini tidak berjalan maka akan terjadi komplikasi lagi bagaimana membiayai defisit kekurangan short pajak itu,” kata Didik dalam acara diskusi bertajuk ‘Catatan APBN 2016’, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10).

Mestinya, sambung politikus PAN itu, dalam keadaan krisis saat ini pemerintah justru melakukan pemangkasan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk project yang membebani keuangan negara.

“Dimasa lalu yang rasional dan paham ekonomi itu project ekonomi yang berimplikasi pada APBN itu. Dipotong-potong tapi sekarang malah ditambah-tambah. Jadi kita sebagai analis ekonomi, pak Bambang (Menteri Keuangan) mengerti soal ini tetapi dia tidak melakukan apa yang dia mengerti itu,” ucap dia.

Ketika ditanyakan lebih lanjut, apa saja project- project yang dipandang membebankan keuangan negara itu?. Didik mengambil contoh project 35.000 Watt bisa ditunda terlebih dahulu.

“Bisa dipilih yang sekiranya membebani APBN, misalnya pembangkit listirik, dikurangi 35.000 watt, dimana semua komponen impor dari China 1-2 tahun ini kurangi, nanti target itu dinaikan lagi setelah ekonomi sudah tumbuh,” tandas mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang