Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti (kanan) meninjau stok beras di Gudang Nomor 28 di Bulog Divre Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (2/10). Pemerintah menggelar operasi pasar beras premium secara serentak di sejumlah kota besar di Indonesia untuk mengendalikan harga menjelang musim paceklik dengan harga Rp8.700 - Rp9.700 per Kg tergantung kualitasnya. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pras/15.

Jakarta, Aktual.com — Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Menteri BUMN, Rini Soemarno terus menuai kritik. Sebab dana sekitar Rp30 Triliun dinilai fantastis untuk BUMN yang selama ini tidak memberikan inovasi bagi pembangunan di Indonesia.

Demikian disampaikan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Sabtu (31/10).

Oleh karenanya, Ucok meminta Presiden Joko Widodo peka terhadap masalah ini.

“Dana PMN itu terlalu besar, harusnya Jokowi peka. Ada yang lebih dibutuhkan masyarakat,” kata dia.

Selain itu, Ucok mengatakan, pada kenyataannya BUMN tidak bisa diandalkan untuk membantu pemerintah. Kementrian pimpinan Rini tersebut, berisi calo untuk memainkan anggaran.

“Isinya cuma calo. Lihat saja APBN untuk BUMN hanya untuk beli aset kemudian dijual lagi,” katanya.

Ia menambahkan, Jokowi pun harus sadar diri, bahwa seluruh fraksi bahkan PDIP sekalipun menolak permintaan Rini tersebut.

“Mayoritas fraksi di DPR , baik KMP maupun PDIP sendiri menolak PMN, artinya isyarat meminta Rini Soemarno mundur dari Kabinet,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby