Jakarta, Aktual.co — Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengeluhkan sulitnya melakukan inovasi pembangunan dari anggaran yang telah ada. Menurutnya, hal tersebut karena anggaran telah dipatok untuk kewajiban lain, seperti belanja negara.
“Untuk belanja bunga utang, belanja pegawai, membayar subsidi, dan transfer ke daerah. Cukup membebani karena porsinya mencapai 70-80 persen dari kemampuan fiskal,” ujar Askolani di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/4).
Lebih lanjut dikatakan Askolani, dengan anggaran yang telah dipatok tersebut, maka keuangan negara menjadi terbatas. Dan hal ini, kata dia, berdampak pada sulitnya pemerintah menggunakan anggaran.
“Ruang fiskal kita hanya bisa improvisasi 15-20 persen,” ungkapnya.
Ke depan, pihaknya berharap tidak ada APBN yang dipatok di masing-masing sektor. “Karena tidak bisa membuat inovasi pembangunan, jalan, pertanian, pertahanan, ini tantangan yang nyata dengan pengkavelingan APBN, ini harus diminimalkan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, realisasi penyerapan APBN-P 2015 periode Januari-Maret 2015 hanya sekitar 18,5 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yang sebesar 15 persen.
Penyerapan terbesar pada APBN-P 2015 periode Januari-Maret yaitu pada belanja pegawai dan belanja transfer daerah. Sedangkan untuk anggaran infrastruktur belum terserap secara maksimal karena masih dalam proses tender.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
