Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto membantah jika masuknya anggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp740 miliar merupakan ‘pertukaran’ untuk mengesahkan RAPBN 2016 menjadi UU APBN 2016.
“Tidak betul. Ini dibahas secara terpisah. Kemarin yang jadi persoalan itu terutama adalah masalah penyertaan modal negara (PMN),” kata Agus, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/11).
Menurut dia, banyaknya fraksi yang mempersoalkan PMN membuat pembahasan hingga pengesahan RAPBN 2016 kemarin menjadi alot. Pasalnya, dalam mengambil keputusan, suka atau tidak suka, membuat pimpinan masing-masing fraksi harus melibatkan ketua umum partainya, seperti yang terjadi di fraksi Gerindra.
“Tapi yang paling alot adalah memang masalah PMN. Karena dari DPR banyak yang berpendapat seyogyanya BUMN itu bukannya menggunakan uang APBN, tetapi menyumbang untuk APBN itu sendiri,” sebutnya.
“Sehingga permintaan itu menjadi sesuatu hal yang kurang pas. Terlebih posisi ekonomi kita sangat menghawatirkan. Banyak hal yang harus ditunjang. Harus banyak hal yang dikuatkan,” ucap Agus.
Oleh karena itu, sambung politikus Demokrat itu, apakah nanti DPR akan memberikan atau tidak anggaran PMN untuk BUMN itu tentunya akan dibahas kembali dalam APBN P 2016.
“Sehingga ini anggaran untuk PMN ini belum bisa dipergunakan,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
