Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto mengingatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menepati janji mengangkat tenaga honorer kategori 2 (K2) sebagai pegawai negeri sipil sesuai kesepakatan.
“Seluruh fraksi sudah menyepakati bahwa verifikasi dan validasi seluruh tenaga honorer di selesaikan 2015, sehingga pengangkatannya bisa dilakukan 2016,” kata Bambang Riyanto, Rabu (4/11).
Pernyataan Bambang itu terkait persoalan pengangkatan honorer K2 sebagai PNS yang anggarannya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang telah disahkan melalui rapat paripurna.
Bambang menjelaskan, pada rapat kerja sebelumnya Komisi II DPR RI telah mengusulkan agar anggaran pengangkatan honorer K2 dimasukkan dalam anggaran pokok Kementerian PAN RB, agar langsung disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Namun, MenteriPAN RB Yuddy Chrisnandi meminta anggaran pengangkatan honorer K2 dialokasikan sebagai anggaran tambahan Kementerian PAN RB saja.
“Waktu itu seluruh fraksi di Komisi II pun akhirnya menyetujui permintaan Menteri PANRB agar anggaran honorer K2 masuk dalam anggaran tambahan senilai Rp16 miliar. Kita sudah ingatkan bahwa anggaran tambahan bisa saja tidak disetujui Kementerian Keuangan,” jelas Bambang.
Pada kenyataannya Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kemudian menyatakan bahwa anggaran honorer K2 tidak masuk dalam APBN 2016.
“Jadi, Komisi II sama sekali tidak menghambat anggaran itu. Kami sudah usulkan masuk di anggaran pokok agar langsung disetujui Menteri Keuangan, tapi Pak Yuddy inginkan masuk ke anggaran tambahan, dan kami pun menyetujui itu,” jelas dia.
Dia mengatakan sesuai aturan baru, anggota DPR RI saat ini tidak bisa lagi memantau alokasi anggaran satuan tiga atau detail alokasi anggaran kementerian.
Diperkirakan kemungkinan anggaran pengangkatan honorer K2 sebenarnya sudah tersedia dalam anggaran pokok Kementerian PANRB, meskipun Menteri PANRB menyatakan anggaran itu belum tersedia di APBN 2016.
“Inilah kelemahan kami sekarang di DPR, tidak bisa memantau alokasi anggaran secara detail. Kemungkinan anggaran utama Kementerian PANRB sudah mencakup pengangkatan honorer K2,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra itu.
Ia memiliki kepercayaan besar terhadap Kementerian PAN RB dan meyakini Kementerian PAN RB dapat menyelesaikan persoalan tenaga honorer K2 dengan baik.
Artikel ini ditulis oleh:
