Makasar, Aktual.com — Isu soal evaluasi menteri yang akan dilakukan oleh presiden Jokowi menyedot perhatian publik. Di satu sisi reshuffle menjadi sebuah keniscayaan melihat kinerja kementerian era Jokowi yang belum menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun di sisi lain keinginan tersebut tentu akan berdampak pada eskalasi politik.
Pengamat komunikasi dan politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Aswar Hasan mengungkapkan reshuffle kabinet secara politik dibutuhkan Jokowi, terutama untuk mengakomodir PAN yang sudah merapat ke barisan pemerintah.
“Persoalannya menteri siapa yang harus dilengser? Apakah juga yang berasal dari partai? Kalau yang dari partai, apakah tidak mengundang reaksi politik yang menyebabkan dukungan politik bergeser,” beber Aswar kepada Aktual.com, Kamis (5/10).
Aswar menuturkan, meski dukungan publik untuk melakukan reshuffle kuat, namun presiden Jokowi tetap harus hati-hati melakukan penggantian posisi menteri. Jika menteri yang akan direshuffle berasal dari menteri profesional, tentu harus berdasarkan kinerja buruk.
“Karena tentu persoalan kedekatan dan ikatan emosional yang harus dikorbankan,” tutur Aswar.
Presiden Jokowi, lanjut Aswar, harus jeli melihat bahwa menteri yang mestinya diganti adalah menteri yang tidak bisa bekerjasama dalam kabinet atau yang kontraproduktif karena hanya berwacana diluar kabinet tanpa kinerja yang terukur.
“Jokowi harus fokus dan konsisten pada prinsip kabinet kerja, kerja, dan hanya kerja untuk rakyat. bukan yang kerja untuk kepentingan partai atau golongan tertentu saja,” tutup Aswar.
Artikel ini ditulis oleh:
