Medan, Aktual.com — Sebagai bentuk protes terkait PP 78 2015 tentang pengupahan, buruh di Kota Medan menyerukan pemboikotan Pilkada.
“Kami menyerukan agar memboikot Pilkada kota Medan. Karena tidak ada gunanya,” ujar salah seorang orator aksi Tony Rickson Silalahi dalam pernyataan sikapnya saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut jalan Diponegoron Medan, Kamis (5/11).
Selain menyerukan pemboikotan, Tony juga mendesak agar Pemprov Sumut membatalkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 yang kabarnya sudah ditetapkan.
“Kami dengar sudah ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta, dan kenaikan cuma 11 persen dari UMP tahun 2015. Kami meminta agar Plt Gubernur Sumut mencabut UMP tersebut direvisi,” ujar dia.
Menurut Tony, aksi demonstrasi kalangan buruh akan terus berlanjut menolak PP no 78 tahun 2015. Meskipun, intimidasi terhadap buruh terus dilakukan seperti aksi pemukulan yang dilakukan sejumlah oknum diduga preman saat aksi kemarin di kawasan Belawan, Rabu (4/11).
“Jangan sia-siakan darah kawan-kawan kita yang tumpah kemarin kawan. Kami juga meminta polisi untuk menangkap para pelaku,” ujar Tony.
Diketahui, aksi buruh di Sumut telah berlangsung sejak kemarin. Aksi itu akan berlangsung hingga besok, Jumat (6/11).
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
