Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai gagasan besar Presiden Jokowi dengan Revolusi Mental gagal dilaksanakan dalam setahun terakhir. Ia menjelaskan beberapa hal hingga dikatakan gagal.
“Kalau ada yang mengatakan revolusi mental sebagai program yang nyata, maka dengan berat hati saya terpaksa harus mengatakan bahwa program itu telah gagal total dilaksanakan oleh pemerintah dan partai-partai pendukungnya dalam satu tahun masa pemerintahan ini,” katanya kepada Aktual.com, Jumat (11/6).
Menurutnya, kegagalan itu misalnya tercermin di bidang hukum. Dimana dalam kenyataannya mental korupsi masih begitu kuat mengakar dilingkungan partai-partai pendukung pemerintah. Disinggung bagaimana publik menyaksikan kader-kader partai pendukung pemerintah terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemudian, ketika Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi pemegang kendali program revolusi mental justru lupa merevolusi mentalnya sendiri.
Hingga berbulan-bulan menjabat menteri di Kabinet Kerja, Puan diketahui rangkap jabatan sebagai Anggota DPR. Padahal, lanjut Said, rangkap jabatan demikian jelas-jelas dilarang oleh undang-undang.
“Apakah publik masih pantas percaya bahwa program revolusi mental akan berhasil dilaksanakan oleh pemerintahan ini? Saya kira omong kosong-lah revolusi mental itu,” tegasnya.
Said mengakui, secara gagasan revolusi mental merupakan sebuah konsep yang bagus. Akan tetapi implementasi dalam pemerintahan Jokowi justru tidak berjalan sebagaimana harapan masyarakat. Bahkan, ia menyebut tidak lebih sebagai jargon yang sangat menyebalkan.
“Semakin gencar iklan revolusi mental itu ditayangkan, digembar-gemborkan, maka hanya akan membuang-buang uang rakyat dan boleh jadi akan berdampak pada semakin muaknya publik kepada pemerintahan sekarang,” demikian Said.
Artikel ini ditulis oleh:
