Jakarta, Aktual.com – Indonesia Corruption Wacth (ICW) menyindir keras sikap koalisi partai pendukung pemerintah saat ini dengan istilah ‘Koalisi Pascabayar’.
Peneliti ICW Donal Faris membandingkannya dengan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye dulu, yang mengklaim koalisi yang dibentuknya adalah ‘koalisi tanpa syarat’.
Setahun berlalu, janji Jokowi pun luntur. “Sekarang koalisi pascabayar. Barang jadi dulu baru eksekuasi,” kata dia, saat diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).
Dibeberkan dia, hal itu bisa terlihat dengan sikap sejumlah partai yang berhasrat ingin duduki posisi kursi menteri yang dianggap ‘basah’. Tudingnya: demi mencari dana buat partai.
Alur itu, kata dia, muncul saat menteri dengan mudah bisa mengakses ke sumber-sumber ekonomi negara. “Sulit dibantah, karena kursi merupakan jembatan untuk state recourses, itu sumber pendanaan partai untuk terus stabil. Apalagi sistem pendanaan partai itu lemah,” kata dia.
Contoh kasus, kata Donal, di pengelolaan BUMN. Dia menganggap partai-partai koalisi pendukung pemerintah kini sibuk menyebar tim sukses untuk menduduki posisi di perusahaan pelat merah di bawah BUMN.
Harus diakui, ujar dia, posisi seperti komisaris menjadi bagian dari ‘ucapan terimakasih’ pemerintah terhadap pihak-pihak yang sudah mendukungnya saat kampanye lalu.
“Apalagi di BUMN, kepentingan bisnis, kebijakan dan relasi dengan swasta, jadi itu lingkaran besar dan lingkaran kecilnya di situ,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
