Jakarta, Aktual.com — Alasan penolakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Menteri BUMN, Rini Soemarno ke dalam APBN 2016 disebutkan Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat, Khalid Zabidi karena BUMN tidak menjadi penggerak ekonomi terutama ketika krisis.
“Terbukti malah menjadi beban pemerintah, memakan uang APBN yang hampir berkisar 69 Triliun, itu mau diulangi lagi di RAPBN 2016″ucap Khalid kepada Aktual.com, di Jakarta, (8/11)
Menurutnya, sebaiknya diuji dulu dengan uang 2015 mana hasilnya.”Ketika hasilnya sudah bagus, baru dipertimbangkan lagi. Saat krisis seperti ini yang perlu dilakukan pemerintah justru memperkuat ekonomi rakyat kecil sehingga Daya beli masyarakat tetap ada, uang itu seharusnya disalurkan kepada rakyat kecil,” tambahnya.
Lebih jauh ia mengatakan, faktor lain penolakan PMN ada pada Menteri BUMN itu sendiri. Rini Soemarno memiliki catatan yang buruk dalam pemerintahan Jokowi.
“Pertama menambah beban utang Indonesia, kedua melakukan projek-projek mercusuar kereta cepat yang tidak menguntungkan baik secara kepentingan nasional maupun kebutuhan kita,” tegasnya.
Spekulasi-spekulasi kontroversial yang berkembang terang ia, bahwa proyek-proyek besar di BUMN adalah bagian dari bisnis kroninya Rini Soemarno.
“Bahwa ada Ari Soemarno di pertamina yang menguasai impor minyak, ada Ongki Soemarno yang terindikasi terlibat pengadaan crane, Jadi itu harusnya publik melihat atau pemerintah dalam hal ini DPR kinerja Rini Soemarno,” ujarnya.
Khalid menduga, Rini Soemarno menggunakan itu untuk kekuatan politik.”Makanya Jokowi kok seperti tidak berkutik kalau sudah ke Rini, bahkan JK pun sudah tidak berkutik kalau ke Rini Soemarno. Karena dia pegang uang,” ujarnya.
Khalid mengatakan bahwa di dalam kabinet itu ada dua kekuatan, pertama didukung partai dan kedua didukung uang.
“Nah Rini yang pegang uang”,tutupnya
Artikel ini ditulis oleh:
