Jakarta, Aktual.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, ada tiga indikator yang digunakan partainya untuk menilai seorang menteri layak diganti atau tidak.
Ketiga indikator itu adalah kinerja buruk, loyalitas terhadap presiden yang dipertanyakan, dan buruknya koordinasi antarkementerian.
“Kalau masuk dalam tiga penilaian buruk itu, secepatnya diganti,” kata Andreas, dalam keterangan yang diterima Senin (9/11).
Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok sky Khadafi mendesak adanya audit atas Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN-BUMN selama satu tahun belakangan.
“Sejak presidennya Jokowi, dan menteri BUMN Rini, tahun 2015 alokasi PMN untuk BUMN sebesar Rp 64.8 triliun, dan alokasi PMN untuk tahun 2016 sebesar Rp.40 triliun. Jadi era Jokowi, selama dua tahun saja, dari 2015 – 2016, alokasi PMN bisa bisa mencapai Rp. 104. 8 triliun. Ini kebijakan edan, dan paling paling yang menikmati bukan rakyat,” kata Uchok.
Sementara, Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati menyebut, selama KemenBUMN berada dibawah komando Menteri Rini Soemarno belum ada kontribusi yang signifikan mendorong perekonomian. Padahal, publik berharap sosok Rini mampu melakukan reformasi di tubuh BUMN sebagai agen pembangunan.
“Perannya BUMN-BUMN dalam mendukung prioritas pemerintah belum terlihat,” Jelas Enny.
Artikel ini ditulis oleh:
