Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Crisnandi di dampingi Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama melakukan sidak ke ruang Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI, Jakarta, Rabu (22/7/2015). Dalam melakukan sidaknya Menpan RB sebanyak 118 dari 360 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementeriannya sudah mengajukan cuti.

Jakarta, Aktual.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menugaskan eselon I di kementeriannya untuk mengevaluasi pelayanan publik.

Para eselon I itu terdiri atas para deputi dan staf khusus Kementerian PAN-RB yang akan memimpin Tim Pelaksana Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu yang tersebar di 57 kabupaten-kota.

“Tim ini dibentuk sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Saya yakin, dalam enam bulan ke depan pelayanan publik akan berjalan lebih baik lagi, karena kita kontrol terus,” ujar Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Senin (9/11).

Yuddy mengatakan Presiden Joko Widodo mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pelayanan publik dengan semangat revolusi mental, dengan dua sasaran yaitu memperbaiki sumber daya aparatur dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintah dalam melayani masyarakat.

Jika kedua sasaran itu terpenuhi, maka akan menghasilkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Menurut dia, Tim Pelaksana Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu yang dipimpin eselon I akan fokus mengontrol pelayanan publik yang memiliki banyak kegiatan dan perputaran uang.

Pelayanan publik itu antara lain tujuh bandara yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Kuala Namu, Bandara Juanda, Bandara Hang Nadim, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Adisucipto, dan Bandara Achmad Yani.

Selain itu juga empat pelabuhan laut antara lain Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Batam Center di Batam, Belawan di Medan, dan Tanjung Perak di Surabaya.

Yuddy meminta masyarakat turut serta dalam memberikan informasi dan laporan jika ada pelayanan publik yang kurang baik. Politikus Hanura itu juga mengharapkan media massa turut membantu menyosialisasikan kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu