Jakarta, Aktual.com — Sekertaris Daerah Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan Hasanudin meminta para pegawai negeri sipil sebagai peserta bimbingan teknis gratifikasi harus mengikutinya dengan baik, sehingga bisa memahami dan tidak terjerat dalam kasus gratifikasi tersebut.
“Melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) ini diharapkan para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaraenim semakin memahami dan mempertegas batasan apa saja yang termasuk gratifikasi, sehingga dapat mendeteksi pencegahan dan celah untuk korupsi,” kata Hasanudin di Muaraenim, Senin (9/11).
Dia menjelaskan pelaksanaan bimtek ini sangat selaras dengan Muaraenim sebagai daerah percontohan reformasi birokrasi. Menurutnya, gratifikasi perlu dipahami betul agar para PNS terlepas dari ancaman pidana, karena terkadang maksud ingin berniat baik, namun tanpa disadari sudah melakukan gratifikasi.
Dia berharap, para peserta bimtek ini bisa menjadi sarana pencegahan terjadinya suap, fasilitas perlindungan perkara, dan sistem diteksi beritegritas.
Sementara Kepala Inspektorat Pemkab Muaraenim, Anthony Zulkarnaen menambahkan, kegiatan bimtek ini diikuti 20 peserta terdiri atas Kepala Bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Muaraenim yang diharapkan bisa menjadi agen penyampai informasi hasil bimtek kepada PNS lainnya.
Pada paparannya, tim pemateri dari pencegahan KPK RI, Juned mengatakan bahwa gratifikasi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 merupakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi dan pinjaman.
Pengaturan gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sesuai UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dia mengingatkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap bila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
