Jakarta, Aktual.com — Dalam mengenang jasa para pahlawan, forum mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta menyerukan penolakan kepada kebijakan pemerintah yang anti demokrasi.
“Dihari pahlawan penting kita mengenang jasa para pahlawan yang membawa bangsa Indonesia menjadi negara demokrasi, sipil berdaulat dibidang politik, tidak seperti diera orba,” ujar Xenos Pimpinan Kolektif Formasi-IISIP melalui siaran pers, Selasa (10/11).
Dia menyebutkan, berkat jasa para pahlawan reformasi seperti Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Joko Widodo bisa jadi presiden dan Basuki Tjahaja Purnama bisa jadi gubernur saat ini.
“Kalau di era orba jangan harap pasti ABRI yang berkuasa,” ujar dia.
Namun demikian, dengan seiring waktu demokrasi itu terkikis dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang mereduksi peran sipil, dan mengancam demokrasi, seperti PP 78 tentang pengupahan yang tidak melibatkan serikat buruh.
Selain itu, sambung dia, ada juga pergub DKI Jakarta no. 228 tentang aturan demonstrasi yang membatasi tempat,waktu dan penanganan yang tidak hanya melibatkan polisi namun juga melibatkan TNI.
“Kami jelas menolak peraturan yang mengancam demokrasi, seperti pergub 228 yang dikeluarkan Ahok, yang membatasi tampat dan waktu demonstrasi, juga penanganan yang melibatkan TNI, ini upaya membawa kembali ke jaman orba,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
