Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) melakukan unjuk rasa bertema Seruan Sidang Rakyat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/10/2015). Aksi yang bertepatan dengan sumpah pemuda tersebut mengajak mahasiswa sebagai kaum muda untuk mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama setahun pemerintahannya.

Jakarta, Aktual.com — Koordinator BEM Lintas Pulau Se-Tanah Air, Zainuddin mengatakan Hari Pahlawan 70 Tahun yang lalu adalah momentum dimana rakyat Indonesia bersatu melawan kolonialisme. Memperingati Hari Pahlawan, sore ini ribuan mahasiswa dari berbagai daerah bangkit melawan penjajahan baru tersebut di Istana Negara.

“UUD 1945 tidak lagi menjadi landasan, semangat Pancasila tak lagi menjadi spirit, Trisakti sekedar retorika politik semata, Nawacita jadi dukacita. Kedaulatan semakin jauh dari kenyataan. Kebijakan ekonomi dibawah pemerintahan Jokowi-JK malah semakin liberal,” tegas Zainuddin dalam keterangan tertulisnya kepada Aktual.com, Rabu (11/11).

Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat, pemerintahan Jokowi-JK justru membuka keran liberalisasi disemua sektor. Kemudian BBM disesuaikan dengan harga pasar, membuka keran investasi seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung ‘menjual’ daripada ‘menguntungkan’ negara.

“Janji mengembangkan mobil Nasional, nyatanya tidak. Alih-alih menciptakan lapangan kerja baru malah mengelar karpet merah kepada ribuan pekerja asing. Rupiah menembus angka Rp.13.000/Dolar. Memperpanjang izin ekspor kepada PT. Freeport walaupun melanggar UU Minerba, dan menjamin perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport yang jelas-jelas melanggar UU,” ungkapnya.

BEM Lintas Pulau Se-Tanah Air juga mencatat dibawah pemerintahan Jokowi-JK kondisi perpolitikan nasional semakin gaduh karena lemahnya leadership Jokowi. Di era Jokowi pula, ia menyebut Republik Indonesia layaknya republik multipilot. Sebab Jokowi tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal besar di belakangnya.

Dalam aksinya di Istana Negara sore ini, mereka akan menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya meminta pemerintah menjalankan siistem ekonomi dan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kembali ke UUD 1945.

“(Kami) Mendesak kepada Presiden Boneka untuk mundur secara terhormat, nasionalisasi aset-aset strategis bangsa, dan ganti rezim, rubah sistem,” demikian Zainuddin.

Artikel ini ditulis oleh: