Jakarta, Aktual.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Parlindungan Purba mengungkapkan kinerja kabinet kerja belum bisa memahami persoalan di daerah. Dia mengaku belum bisa merasakan keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah.
“Bahwa kabinet yang sekarang ini belum bisa memahami persoalan yang ada di daerah. Ada daerah yang tidak tersentuh, selain masalah asap, masalah gas industri di daerah. Masalah nelayan yang melewati perbatasan Selat Malaka, listrik, beras, jembatan jalan, infrastuktur dan lain-lain,” kata Purba dalam acara diskusi yang bertajuk “Kabinet Seratus Persen Jokowi” di cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/11).
Dibeberkannya, persoalan tidak pro-nya pemerintah pusat ke daerah lantaran ada beberapa persoalan. Pertama, banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak pro daerah.
“Pertama aspek peraturan perundang-undangan. Banyak hal yang tidak pro dengan kepentingan daerah, yang kedua kepala daerah menjadi komandan di daerah itu adalah Gubernur, sementara Gubernur itu tunduk dengan kementerian dalam negeri,” jelasnya.
Kedua, carut-marutnya koordinasi dimana tidak adanya garis instruksi yang jelas dan terorganisir dari tingkat daerah ke pemerintah pusat, adakalanya peraturan Mendagri justru malah menyulitkan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah seperti bencana kabut asap.
“Ini yang saya bilang bahwa seharusnya peraturan UUD hendaknya disingkronkan dulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini yang paling mendasar. Kalau tidak dirubah sampai habis masa jabatan beliau (Jokowi) pun tetap begini,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
