Jakarta, Aktual.com — Polemik yang terjadi sebelum perpanjangan kontrak karya PT Freeport terus membuat kegaduhan terhadap stabiltas politik negara saat ini.
Hal itu, pasca pernyataan dan tindakan Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan adanya pelobi yang mencatut nama presiden untuk mendapatkan saham di perusahaan tambang emas tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengakui adanya ketidak beresan dalam kegaduhan politik yang terjadi saat ini.
“Jadi sudah puluhan tahun mengeruk harta kekayaan (Indonesia) terus membuat kegaduhan, gak bener itu,” kata Ical, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (20/11).
Menurut Ical, seharusnya menjelang habisnya masa kontrak PT Freeport menjadi momentum pemerintahan Jokowi-JK untuk mengevaluasi dan bahkan tidak lagi memperpanjang ataupun membuat kontrak baru, salah satunya dengan menjadikan PT Freeport sebagai kontraktor saja.
“Saya kira gini, kalau minyak bisa kontraktor production sharing (KPS) kenapa pertambangan tidak bisa, bisa saja kan. Jadi kalau sudah habis 2021 kita ubah menjadi KPS, Freeport menjadi kontraktor kan bisa. Dengan keuntungan diberikan kepada negara,” tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.
Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri Sudirman Said melaporkan adanya indikasi pelanggaran etik yang diduga dilakukan Setya Novanto selaku ketua DPR RI kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Diakui Sudirman, dirinya sudah mendapatkan restu dari presiden untuk mengambil langkah peloporan tersebut. Langkah itu justru membuat situasi politik nasional menjadi gaduh, terlebih ketika Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sikap Sudirman Said bukan atas perintah presiden.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
