Sejumlah demosntaran yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pengawas Aset Bangsa berunjukrasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/11). Mereka mendesak KPK untuk memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said sehubungan dengan penerbitan surat pemberian izin PT Freeport Indonesia hingga Tahun 2012 dan perpanjangan izin eksport konsentrat selama 6 bulan yang diduga melanggar UU tentang pertambangan mineral dan batu bara demi kepentingan asing yang merugikan keuangan negara.

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain memastikan bakal mengusut perihal pertemuan yang dilakukan petinggi PT Freeport dalam usaha mempertahankan investasi di Papua.

“Ya tentu, artinya pihak dari pemerintah sendiri sudah melakukan itu,” kata Zulkarnain di Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11) malam.

Biasanya, jika penegak hukum Amerika Serikat akan memproses dalam kasus korupsi, terlebih dulu koordinasi dengan penegak hukum di setiap negara.

“Iya biasanya kalau itu diproses di luar (di Amerika Serikat), itu biasanya ada kerjasama antara negara (termasuk Indonesia),” kata dia.

Sementara, Ketua DPR Setya Novanto hadir di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11) malam. Di kediaman Prabowo, hadir pula elite parpol Koalisi Merah Putih untuk mendengarkan secara utuh pengakuan Setya Novanto terkait rekaman pembicaraan kontrak PT Freeport.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebutkan dalam pertemuan itu elit Parpol membahas secara utuh pengakuan Setya Novanto, yang dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie, Ketua Umum PPP Djan Faridz.

“Kita ingin mendengar secara utuh dari situ jelas yang dijelaskan selama ini. Kabarnya ada rekaman. Novanto bilang ada banyak editan. Ini kita simpulkan semacam jebakan. Mungkin dirut ini mantan intelejen yah. Tapi ini nggak etis. Di AS ini jadi skandal besar,” ujar Fadli di Cikini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu