Sejumlah demosntaran yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pengawas Aset Bangsa berunjukrasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/11). Mereka mendesak KPK untuk memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said sehubungan dengan penerbitan surat pemberian izin PT Freeport Indonesia hingga Tahun 2012 dan perpanjangan izin eksport konsentrat selama 6 bulan yang diduga melanggar UU tentang pertambangan mineral dan batu bara demi kepentingan asing yang merugikan keuangan negara.

Jakarta, Aktual.com – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan, kasus Freeport semakin rumit karena terdapat Conflict of Interest (konflik kepentingan) pada petinggi PT Freeport Indonesia.

Dimana, Direktur PT Freeport Indonesia adalah Maroef Sjamsudin yang juga bekas Wakil Kepala Badan Intelijen Indonesia (BIN).

“Saya melihat ada ‘conflict of interest’ antara Maroef dan posisinya. Sekarang, orang tugasnya antara lain mengawasi sepak terjang perusahaan-perusahaan asing itu yang selama ini dia awasi. Kemudian dia tertarik masuk di dalamnya. Pasti ada conflict of interest,” ucapnya kepada wartawan di kafe dua nyonya di kawasan Cikini, Minggu (22/11).

Selain itu, dia juga menduga kalau, Maroef sebagai bekas Wakil Kepala BIN, memainkan keahlian intelijen yaitu dengan cara melakukan penyadapan untuk dapat menekan Setyo Novanto agar mau melakukan apa yang diinginkan.

“Cara kerja Maroef ini dengan cara-cara Intelijen, cara-cara penyadapan. Dan kumungkinan juga melakukan ancaman. Jadi, misalnya dari rekaman ini Novanto tidak mau mengikuti apa kemauan mereka akan dibocorkan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Effendi menilai, kalau Freeport telah melanggar hukum kedaulatan negara Indonesia dan bisa menghambat perkembangan negara.

Untuk itu ia berharap, ada etika baru di TNI atau Polri yang tidak membolehkan pensiunannya bekerja di pihak-pihak yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.

“Harus ada etika baru di TNI dan Polri. Bahwa, pensiunan TNI atau Polri dilarang atau paling tidak disarankan untuk tidak masuk ke ranah-ranah tertentu yang menimbulkan conflict of interest,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: