Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) berbincang dengan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11). Presiden Joko Widodo meminta seluruh menterinya merencanakan program kerja 2016 dengan baik dan matang serta belajar dari pelaksanaan program 2014-2015 sehingga tidak ada lagi regulasi dan kebijakan yang bertabrakan dengan kementerian/lembaga lainnya atau menjadi polemik di masyarakat dan sesuai dengan Nawacita. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/15.

Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Hendrik Sirait, menilai perseteruan Menteri ESDM Sudirman Said dengan Ketua DPR RI Setya Novanto secara tidak langsung mengkonfirmasi adanya praktik perburuan rente dikalangan pemangku kepentingan.

Menurutnya, mencuatnya perseteruan Sudirman Said-Setnov sebenarnya hanya bagian kecil dari puncak gunung es. Dengan kata lain, praktik perburuan rente ini dikalangan elit bertebaran di semua sendiri kehidupan.

“Almisbat berharap Presiden Jokowi dapat mengambil sikap tegas dan terukur. Publik sejauh ini menunggu langkah-langkah Presiden untuk menuntaskan kasus ini,” tegas Hendrik saat dihubungi wartawan, Senin (23/11).

Beberapa nama yang disebutkan dalam transkrip percakapan dalam rekaman, menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam. Pernyataan demi pernyataan tidak saling mengkonfirmasi dan ujungnya menempatkan posisi Presiden dalam situasi yang ambigu.

Sementara di Kabinet Kerja sendiri yang sejak awal diharapkan presiden saling komunikasi dan koordinasi tidak juga berjalan dengan baik. Mereka, menteri-menteri di Kabinet Kerja, dalam kasus ini justru terlihat semakin terfragmentasi.

Terkait hal ini pula, Almisbat mengharapkan presiden mengambil sikap tegas dengan menjadikan kasus Sudirman-Novanto sebagai momentum pembenahan kabinet. Yakni dengan mencopot mereka yang telah membajak agenda Nawacita.

Almisbat melihat keberadaan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Soemarno bagian dari anggota Kabinet Kerja yang membajak agenda Nawacita dimaksud.

“Kasus pencatutan nama ini disinyalir merupakan bagian dari permainan kedua menteri itu untuk mengedepankan dan menyelamatkan kepentingan mereka,” pungkas Hendrik.

Artikel ini ditulis oleh: